KUPANG, Nttzoom-Anggota Komisi V DPRD Provinsi NTT yang membidangi pendidikan, Emanuel Kolfidus meminta pemerintah wajib mengangkat semua tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di seluruh sekolah sekolah yang ada di Provinsi NTT.

Menurut politikus PDIP itu, hal ini bertujuan agar tidak membebani orangtua terkait adanya iuran komite yang kerap menjadi polemik setiap tahun saat anak-anak mengikuti Ujian Akhir Sekolah (UAS).

Eman menanggapi adanya informasi yang beredar terkait pemulangan seorang siswa di sebuah sekolah di Maumere, Kabupaten Sikka, beberapa hari lalu akibat tidak melunasi iuran komite sebesar Rp 50 ribu.

Menurutnya, kewajiban orangtua dengan urusan pembayaran iuran komite jangan disangkut-pautkan dengan hak-hak anak untuk mengikuti UAS, tidak boleh dihubung-hubungkan.

”Karena tugas peserta didik adalah belajar dan itu hak mereka, sedangkan tanggung jawab keuangan itu menjadi domain orang tua dengan pihak sekolah. Inilah yang saya sebut masalah pembiayaan pendidikan. Karena itu, salah satu solusi, tidak boleh lagi ada guru honor komite, dengan cara semua guru honor diberikan kesempatan mengikuti seleksi PPPK. Pengangkatan guru honor menjadi guru PPPK sangat penting dan mendesak karena biaya pendidikan 20 persen adalah perintah UUD 1945,” sebut Eman kepada nttzoom.com.

Dia jelaskan, secara tidak langsung, perangkat sekolah telah membodohi para siswa, sehingga kepala daerah harus mengantisipasi hal tersebut di tahun yang akan datang. Ia katakan, jika praktiknya tidak membolehkan siswa mengikuti ujian hanya karena tidak membayar iuran komite, tentunya tanpa sadar pemerintah mengubur mimpi anak-anak untuk menggapai cita-cita di masa depan yang akan datang.

Lebih lanjut, pemerintah daerah tengah berkonsentrasi membangun sektor ekonomi, pariwisata ataupun hal lainya, namun jangan sampai gagal mencetak anak-anak cerdas di Provinsi NTT. Jika pembangunan tidak dikelola oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai, upaya-upaya ini percuma.

Diungkapkan, dinas pendidikan (Disdik) tidak cukup dengan memberikan surat edaran (SE) saja, namun harus diiringi dengan pengawasan yang optimal. SE tidak akan efektif, jika punishment yang akan diterima tidak sampai ke telinga para kepada sekolah.

Meski pun, lanjut dia, iuran komite merupakan kesepakatan antara wali murid dan pihak sekolah, namun tidak ada kewajiban untuk harus membayar jika tidak mampu. Apalagi menakut-nakuti murid untuk tidak mengikuti ujian.

“Menurut saya, ada empat item masalah atau isu pendidikan di NTT, yaitu kualitas, kesejahteraan, pembiayaan dan infratruktur, yang umumnya bersifat klasik, hal mana membutuhkan intervensi pemerintah, orang tua dan masyarakat. Semestinya sudah ada peta masalah di pihak pemerintah dan penyelenggara pendidikan swasta sehingga berbagai masalah ini tidak berulang kelas lagi. Apapun solusi dari semua masalah, hal yang harus dihindarkan adalah hambatan terhadap peserta didik, seperti soal zonasi sekolah dan syarat-syarat mengikuti ujian sekolah,” timpalnya.(jem/cd3/nz)