* Camat Ancam Akan Tertibkan 

MAUMERE, NTTZOOM-Sebanyak 37 unit rumah warga di desa persiapan Blorablupur, Kecamatan Bila Kabupaten Sikka, tidak layak huni. Kondisi rumah bak kandang ayam, namun dihuni warga sebagai tempat bernaung. Bahkan satu rumah dihuni sebanyak empat keluarga. 

Penjabat desa persiapan Blorablupur Nolastus mengakui warganya tidak dapat berbuat banyak dan sulit untuk berubah lantaran kesulitan transportasi untuk akses keluar menjual hasil komoditinya. 
Hal ini disampaikan Nolastus Sabtu (21/8) di Blorabupur. 

Nolastus jelaskan, dari 37 rumah yang tidak layak huni itu, rata-rata satu rumah dihuni tiga hingga empat keluarga. Selain kesulian mendapatkan rumah layak huni, juga tidak dilengkapi MCK. Tidak ada MCK karena kesulitan mendapatkan air. Untuk memenuhi kebutuhan minum warga harus membeli dari penjual air luar desa dengan harga Rp 5000/20 liter. Kesulitan air minum ini dialami warga Blorablupur bertahun-tahun sejak Indonesia merdeka. 

"Selain lokasi berada di tepi jurang, juga kesulitan lainnya karena tidak adanya akses jalan keluar, yang memudahkan warga untuk menjuala hasil komoditinya," ungkap Nolastus. 

Dia menambahkan, jika ruas jalan terpenuhi maka warga akan dengan mudah menjual hasil pertaniannya untuk meningkatkan ekonominya. Membangun rumah sulit, sehingga tidak mengherankan jika dalam satu unit rumah, dihuni tiga hingga empat keluarga.
  
"Masyarakat tidak dapat berubah jika ruas jalan tidak ada. Bagaimana meningkatkan ekonomi keluarga kalau transportasinya tidak disiapkan,” ujar Nolastus. 

Untuk Desa persiapan Blorabupur kata Nolastus, terdapat 51 KK, 181 Jiwa. Dari 181 jiwa dua di antaranya mengalami stunting yang hingga saat ini terus diberikan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dari Puskesmas Bola.  Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan masyarakat harus menempuh jalan yang ekstrim sepanjang 4 kilometer. 

Nolastus menurutkan kesulitan yang terberat, yakni ketika masyarakat mengalami sakit, keluarga terpaksa melewati jalan yang terjal untuk bisa sampai ke lokasi Puskesmas. Lebih menyedihkan kata Nolastus, jika ada ibu hamil dan harus melahirkan malam hari, terpaksa warga atau keluarga dekat harus bergotong royong untuk membawa ibu hamil dengan menggunakan tandu. Karena kondisi itu, ibu hamil yang hendak melahirkan harus menunggu di Puskesmas hingga melahirkan. 

"Selain rumah yang tidak layak huni, juga yang sangat menyulitkan, yakni pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Jika ada warga yang sakit maka ia harus menempuh sejauh 4 KM. Belum lagi dialami ibu hamil juga harus berjalan kaki sejauh 4 km juga. Karena kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, saat ini bagi ibu hamil yang hendak melahirkan harus menginap di Puskesmas hingga melahirkan,” jelas Nolastus. 

Hal senada juga disampaikan Kepala Dusun Gade Hermiana Hanse. Menurut dia, kesulitan mendapatkan fasilitas umum jalan, berakibat pada kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Para ibu hamil harus menempuh 4 km perjalanan untuk tiba di Puskesmas, dengan kondisi geografis yang sangat ekstrim. Saat ini bagi ibu hamil diinstruksikan untuk menginap di Puskesmas hingga melahirkan. 

"Kami di sini sulit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan ketika ada warga yang sakit, apa lagi sakit di waktu malam hari, dengan kondisi ruas jalan yang  seperti ini warga harus bergotong royong untuk memikul atau menghantar warganya ke Puskesmas,” ungkap Hermiana. 

Hermiana berharap pemerintah memperhatikan warga desa persiapan yang sangat terisolir di desa Persiapan Blorablupur, terutama ruas jalan, dan vasilitas kesehatan. Terkait rumah yang tidak layak huni Hermiana menjelaskan, sebanyak 37 rumah yang tidak layak huni, bahkan dalam satu rumah dihuni 2 hingga 4 keluarga. Hermiana berharap pemerintah setempat untuk kembali menata rumah yang ditempati lebih dari satu keluarga. 

"Kami berharap pemerintah setempat untuk menata kembali rumah yang ditempati dua hingga empat keluarga, agar bisa memiliki rumah masing-mamsing,” harap Hermiana. 

Terkait rumah warga yang ditempati 2 hingga 4 keluarga, Camat Bola Akulinus  dengan tegas akan melakukan penertiban, dan diwajibkan satu rumah satu keluarga. Jika ada warga yang masih tetap bertahan maka pemerintah tidak akan memberikan bantuan apapun bagi rumah warga yang ditempati 2 hingga empat keluarga. 

"Saya akan turun dan tertibkan sendiri ini semacam operasi untuk menertibkan rumah yang ditrempati 2 hingga empat keluarga. Mereka wajib membangun rumahnya sendiri-sendiri, sehingga satu rumah satu keluarga," tegas Akulinus.(rel/cd3/nz)