KUPANG, NTTZOOM-Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BemNus) Nusa Tenggara Timur (NTT) beraudiens dengan  Kapolres Kupang Kota, Kombes Pol. Rishian Krisna Budhiaswanto, Rabu (14/6). Dalam diskusi tersebut, BemNus NTT mengangkat isu-isu yang sedang berkembang terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Pesta Demokrasi 2024 serta persoalan lain yang ada di NTT khususnya di wilayah Kota Kupang.

Saulus Ngabi Nggaba Selaku Koordinator BEM Nusantara NTT berteri makasih kepada Kapolres Kupang Kota yang sudah menerima BEMNus untuk sama-sama mendiskusikan terkait persoalan di Kota Kupang. Pasalnya, Kota Kupang adalah kota dengan berbagai macam budaya, suku, Ras, Agama yang perlu dijaga nilai toleransinya.

Lebih lanjut, Korda NTT dalam audiensi tersebut menyampaikan bahwa Provinsi NTT telah menjadi sorotan. "Manakala Menko Polhukam telah menyatakan bahwa NTT merupakan lumbung atau sumber kontribusi sangat besar dalam TPPO. Hal ini tentu menjadi perhatian serta analisa buat kita bersama.

Modus operandi yang digunakan oknum terkait hal tersebut, antara lain; melakukan perekrutan face to face secara tertutup dengan sasaran daerah-daerah yang memiliki akses stabilitas lamban. Di lain sisi, segi ekonomi merupakan ruang bagi pelaku TPPO mencari mangsa.

Kondisi tersebut kerap memicu masyarakat mengambil keputusan tanpa berfikir panjang dan mengabaikan prinsip kehati-hatian, sehingga terjadi interaksi simbiosis dan cenderung ke perilaku parasitisme. Ketika melihat fenomena ini kita tidak hanya berperan pada hilir maupun hulu akan tetapi, kita dapat melakukan sesuai peranan dan posisi saat ini.

Kapolres Kupang Kota, Rishian Krisna Budhiaswanto menyatakan, pihaknya bersama BemNus NTT, akan bekerja sama untuk melakukan pencegahan atau mitigasi. Antara lain, dapat melakukan sosialisasi dan memberikan edukasi bagi masyarakat di lingkungan sekitar. Selain itu, pihaknya dapat bertukar informasi. Sehingga perlu dukungan dan keberanian dari pihak BEMNus agar bisa mendorong semua elemen untuk tidak menjadi target pelaku TPPO.
 
"Sehingga perlu dukungan dan keberanian dari adik-adik mahasiswa agar bisa mendorong semua elemen untuk tidak menjadi target pelaku TPPO," ujar Krisna.

Terkait Pemilu dan Pilkada, semua sudah diatur dalam undang-undang. Namun ada hal-hal yang sering terjadi seperti money politik dalam Pemilu serta politik identitas sering dijadikan untuk menebar hoaks.

"Strategi kami dari Polres Kupang Kota akan melakukan upaya-upaya secara bertahap seperti, membangun mindset masyarakat agar membangkitkan nilai-nilai yang terkandung dalam norma hukum, agama dan sosial sehingga adanya kesadaran menjadi pemilih cerdas tanpa terlibat money politk dan politik identitas. Kami berharap pesta demokrasi 2024 bisa berjalan dengan aman, bermartabat, jujur, adil dan tentunya tidak terlepas dari peran aktif mahasiswa," ungkapnya.

"Strategi kami dari Polres Kupang Kota akan melakukan upaya-upaya secara pertahap seperti, membangun mindset masyarakat agar membangkitkan nilai-nilai yang terkandung dalam norma hukum, agama dan sosial sehingga adanya kesadaran menjadi pemilih cerdas tanpa terlibat money politk dan politik identitas. Kami berharap pesta demokrasi 2024 bisa berjalan dengan aman, bermartabat, jujur, adil dan tentunya tidak terlepas dari peran aktif mahasiswa," tambahnya.(jem/cd3/nz)