KUPANG, NTTZOOM-Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah diresmikan secara langsung oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP RI) Muhammad Yusuf Ateh, Ak., M.B.A bersama Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan PUPR, Iwan Suprijanto.  

Peresmian gedung BPKP NTT ditandai dengan pengguntingan pita oleh Kepala BPK RI, Muhammad Yusuf Ateh, Ak., M.B.A 

Kegiatan peresmian ini dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT, Kapolda NTT yang diwakili Irwasda Polda NTT, Wali Kota Kupang yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum, Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT, Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT, Plt Inspektur Provinsi NTT dan Inspektur Kota Kupang. 

Kepala BPKP RI, Muhammad Yusuf Ateh, Ak.,M.B.A dalam sambutannya menjelaskan, Rusunawa yang telah dibangun merupakan aset bersama yang nantinya perlu kesadaran dan kerja sama dari para penghuninya untuk terus menjaga kebersihan, keamanan, serta kerapihan dari Rusunawa itu sendiri. 

"Harus dijaga benar yah, dirawat dan jaga keamanan, jangan sampai tahun depan kita datang, warna merah putihnya udah nggak ada lagi, bahaya itu," ungkapnya. 

Perwakilan BPKP NTT, mendeklarasikan bahwa dengan berdirinya Rusunawa BPKP NTT ini dapat menjawab kebutuhan tempat tinggal bagi para pegawai di lingkungan Perwakilan BPKP NTT ini, yang mana seluruhnya terpenuhi dengan sebelumnya sebagian tertampung pada Perumahan Dinas yang berisikan Rumah Jabatan dan Rumah Dinas, sehingga tidak ada lagi pegawai yang kesulitan mendapatkan hunian. 

Ke depan, kata Ateh, diharapkan BPKP dan PUPR dapat terus bersinergi dalam pembangunan demi kemajuan Indonesia. 

Ateh juga menyampaikan kepada para pegawai BPKP NTT untuk terus menggunakan motto dari BPKP itu sendiri.  

"Ingat motto kita di BPKP, kita di mana saja ada, harus menjadi manfaat," tegasnya. 

Ateh juga mengucapkan limpah terima kasih kepada Kepala Ditjen Perumahan PUPR yang sudah membangun Rusun untuk para ASN BPKP NTT.  

"Mudah-mudahan kinerjanya lebih baik lagi ke depan sehingga ke depan bisa membantu Pemda di sini untuk saling bersinergi," ucapnya. 

Selanjutnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan PUPR, Iwan Suprijanto dalam sambutannya mengatakan, Kementerian PUPR sejak tahun 2008 telah membangun Rumah Susun (Rusun) sebanyak 8 tower di Kota Kupang yang diperuntukan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Polri, TNI dan Peserta Didik Perguruan Tinggi. 

Untuk mendukung kinerja BPKP, Kementerian PUPR juga membangun 3 tower Rusun BPKP yang berada di Provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat dan Maluku Utara. 

"Serta masih direncanakan untuk satu tower lagi, yaitu di Provinsi Jawa Barat," kata Iwan. 

Khusus Rusun BPKP NTT, kata Iwan, Rusun 3 lantai dengan tipe 36 ini memiliki 44 unit siap huni bagi Pegawai BPKP NTT yang mana di dalamnya sudah terdapat meubeler seperti lemari 2 pintu atas bawah 88 unit, tempat tidur utama 44 unit, tempat tidur (TT) susun 44 unit, kursi 176 unit dan meja makan 44 unit. 

Iwan juga katakan, total anggaran untuk pembangunan Rusunawa ini mencapai Rp 20 miliar. 

Rusunawa BPKP NTT itu juga nantinya akan menyajikan One Stop Living yang mana fasilitas dan kebutuhan penghuninya dapat terpenuhi, seperti pengadaan Lapangan Bulu Tangkis, Musala, dan direncanakan juga pengadaan toko kebutuhan sehari-hari yang akan dikelola Koperasi BPKP NTT. 

Iwan katakan, ke depan Kementerian PUPR juga bersinergi dengan BPKP serta kementerian lembaga lainnya dalam upaya menyelenggarakan hunian yang layak dan terjangkau, khususnya ASN di perwakilan BPKP NTT.  

Lebih lanjut ia berharap, dengan adanya Rusun ini, BPKP dapat mengalokasikan Anggaran Oprasional untuk pemeliharaan, perawatan Rusun serta menunjuk dan membentuk pengelola sehinggah BPKP dapat mengelola Rusun ini sesuai fungsinya serta merawat dan memelihara bangunan meubelernya, PSU-nya dengan baik. 

"Jadi kami selalu menekankan bahwa, selesai pembangunan, infrastruktur apapun harus langsung bisa dimanfaatkan. Ini yang terus kita tekankan," tegasnya. 

Rusunawa Perwakilan BPKP NTT ini selesai dibangun dengan kerja sama antara BPKP dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Perumahan khususnya Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II, Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

Dirjen Iwan juga pada kesempatan yang sama menyampaikan kepada Wali Kota Kupang, Jefry Riwu Kore melalui Asistennya, bahwa Kementerian PUPR juga dalam kaitan penanganan relokasi hunian tetap (Huntap) bencana badai siklon Seroja yang berada di Kelurahan Manulai, Kota Kupang itu sudah diselesaikan. 

"Ini tinggal satu aja pak asisten, yaitu Kota Kupang. Saya mohon setelah kedatangan saya ini bisa disampaikan ke Pak Wali Kota untuk segera ditandatangani sehingga masyarakat segera menikmati atau memanfaatkan yah," ungkap Iwan. 

Wali Kota Kupang yang diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Bernadinus Mere, AP. M.Si., dalam sambutantnya mengatakan, atas nama pemerintah Kota Kupang dan mayarakat Kota Kupang menyampaikan limpah terima kasih atas pembangunan Rusunawa BPKP NTT. 

Dikatakan Bernadinus, dengan adanya Rusunawa tersebut dapat membantu mendorong pembangunan pemukiman layak huni sekaligus mendorong perekonomian khususnya di Kota Kupang.  

"Atas nama pemerintah Kota Kupang dan masyarakat Kota Kupang menyampaikan terima kasih atas pembangunan Rusunawa BPKP NTT ini" ungkapnya.

"Kami juga mengapresiasi kepada BPKP dan juga kepada PUPR," tambahnya. 

Bernadinus juga berharap di waktu yang akan datang, BPKP dan Kementerian PUPR dapat menjalin sinergritas dengan pemerintah Kota Kupang serta memberikan bimbingan serta dukungan untuk mewujudkan Kota Kupang yang lebih baik dari segi tata kelola dan aspek-apek pendukung lainnya. 

Saat ini, kata Bernadinus, sebanyak 3.000 kepala keluarga di Kota Kupang yang masih tinggal di rumah tidak layak huni dan membutuhkan uluran tangan pemerintah.  

Pemetintah Kota Kupang lewat berbagai program kerja yang telah memberikan perhatian serius terhadap pembangunan pemukiman rumah layak huni bagi warga kurang mampu. 

Salah satu program prioritas terkait upaya ini adalah program bedah rumah, sejak tahun 2020 hingga semester I tahun 2022 sudah 261 unit rumah berhasil dibedah dan diserahterimahkan. 

"Banyak warga yang sangat terbantu dengan program bedah rumah ini, sebagian besarnya adalah para janda dan orang tua Lanjut Usia (Lansia),," kata Bernadinus 

Selain itu, Bernadinus juga mengatakan, pemerintah Kota Kupang mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat lewat bantuan stimulan penyedia rumah swadaya, program tersebut sudah berjalan sejak tahun 2018.(jem/cd3/nz)