Buka Kedok PMI NTT, FoRSMI Minta Gubernur-DPRD Bersikap
Kontener diduga berisi bantuan yang menumpuk di UPT PMI Fstululi Kota Kupang
Buka Kedok PMI NTT, FoRSMI Minta Gubernur-DPRD Bersikap
Sejumlah barang bantuan kemanusiaan yang dibiarkan kadaluarsa di gudang PMI, Belakang Gereja GMIT Paulus, Kota Kupang
Carlens
29 Sep 2021 08:15 WITA

Buka Kedok PMI NTT, FoRSMI Minta Gubernur-DPRD Bersikap

* Guido Fulbertus Enggan Berkomentar 

KUPANG, NTTZOOM-Forum Relawan Selamatkan Palang Merah Indonesia (PMI) (FoRSMI) Provinsi NTT meminta Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat yang sekaligus Pelindung PMI NTT untuk turun tangan menyelamatkan PMI NTT. Pasalnya, banyak permasalahan yang terjadi di dalam organisasi sosial tersebut.  

Ketua FoRSMI NTT Florent Goncalves Araujo dalam keterangan persnya, Selasa (28/9) mengungkapkan, banyak masalah yang terjadi pada PMI NTT di bawah kepemimpinan ketua saat ini Guido Fulbertus. 

Guido dituding memimpin organisasi sosial itu seperti mengelola perusahaan pribadi. Mulai dengan pembinaan organisasi di kabupaten yang tidak berjalan maksimal, respon bencana yang lambat, tidak ada musyawarah mufakat. Relawan dan pegawai tidak pernah diberikan ruang untuk komunikasi dan klarifikasi. Yang terakhir, pemberhentian staf dengan menerapkan peraturan organisasi yang menggunakan standard ganda (suka, tidak suka) dan semua keputusannya mutlak dilaksanakan. 

"Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Ketua PMI NTT menggunakan standard ganda. Ada staf wanita yang tidak bisa mempertanggungjawabkan uang/menghilangkan uang program sekian belas juta bahkan diduga lebih. Oleh Ketua PMI NTT tidak diberikan surat peringatan atau surat pemberhentian, bahkan dipercayakan kembali oleh Ketua PMI memegang keuangan kembali, dan permasalahan ini tidak dibahas dalam rapat pengurus. Berbeda dengan saya yang memberikan pelatihan dan mendapatkan fee profesional sebagai pelatih dengan nilai fee yang tidak seberapa oleh Ketua PMI NTT dijadikan permasalahan dan dibahas dalam rapat pleno pengurus. Bagi Saya ini tidak adil dan menimbulkan tanya, bahkan pemberhentian dilakukan sepihak yang melanggar aturan UU Ketenagakerjaan serta aturan-aturan PMI," ungkap Florent yang sudah 10 tahun bekerja di PMI NTT. 

Ditambahkan Florent, dengan pola kepemimpinan seperti itu membuat relawan dan pegawai PMI susah mengembangkan diri. Pendelegasian tugas dalam organisasi tidak dijalankan. Semua menunggu arahan ketua. Padahal, kata Florent, Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum PMI, sangat mengharapkan agar PMI maksimal enam jam setelah terjadinya bencana sudah harus ada di lokasi bencana. 

"Kejadian Seroja kemarin di Pulau Adonara, PMI kabupaten lambat untuk hadir di sana. Ini dikarenakan pola pembinaan tidak berjalan dengan maksimal, bahkan yang memalukan ketika PMI dari Jakarta sudah lebih dulu hadir di lokasi bencana tapi PMI NTT sebagai tuan rumah belum tiba juga dalam respon bencana," beber Florent. 

Masih menurut dia, relawan dalam kejadian bencana tidak pernah dimobilisasi untuk respon cepat penanggulangan bencana. Padahal relawan sudah memiliki ketrampilan penanggulangan bencana. Hal seperti ini tidak dibenarkan karena instruksi Ketua Umum PMI bahwa PMI harus hadir di lokasi bencana maksimal enam jam setelah kejadian bencana. 

"Semua hal tersebut, tidak dijalankan oleh Ketua PMI NTT Guido Fulbertus. Akibatnya banyak bantuan yang kadaluarsa menumpuk di gudang penyimpanan. Silakan saudara wartawan cek sendiri ke lokasi penyimpanan di gudang yang beralamat di Jalan Soeharto, tepat di belakang Gereja Paulus Naikoten dan kontener di Unit Transfusi Darah (UTD) PMI NTT di Fatululi," ungkapnya. 

Florent juga mengungkapkan, FoRSMI NTT pada 22 Agustus 2021 telah bersurat ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTT menyampaikan permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait polemik yang terjadi di tubuh PMI NTT. Namun hingga saat ini belum ada tanggapan dari DPRD Provinsi NTT. Padahal selain dana bantuan dari PMI Pusat dan internasional, kegiatan PMI NTT disokong dana hibah dari pemerintah Provinsi NTT yang bersumber dari APBD Provinsi NTT. Karena itu sangat patut apabila DPRD sebagai mitra pemerintah mengadakan RDP terkait berbagai persoalan di PMI NTT. 

"Dan sebagai Ketua FoRSMI, saya siap untuk memberikan keterangan," tegas Florent. 

Sementara Ketua PMI NTT Guido Fulbertus yang dikonformasi, Selasa (28/9) malam terkait berbagai keluhan tersebut, enggan berkomentar. "Beta sonde mau komen apapun," kata Guido. 

Dia bahkan mengarahkan NTTZOOM.COM untuk mewawancara orang lain yang dia sebut namanya, Hengki sebagai mediator. 

Ditanya lebih lanjut terkait bantuan yang dibiarkan kadaluarsa di gudang PMI, Guido meminta NTTZOOM.COM untuk datang langsung ke gudang atau memastikan kebenaran informasi tersebut kepada pihak yang memberi data. Lagi-lagi, Guido tegaskan tidak ingin berkomentar apapun.(cd3/nz)

Dapatkan sekarang

NTT Zoom, Ringan dan cepat
0 Disukai