Kefamenanu, NTTzoom.com - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) menggelar kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024, Kamis (24/10/2024).

Kegiatan yang dilaksanakan bertempat di Aula Bapelitbangda TTU ini dihadiri sejumlah pimpinan dan perwakilan OPD lingkup Pemda Kabupaten TTU, para Camat, LSM, Kepala Desa, perguruan tinggi, TPPS tingkat Kecamatan dan Tim Pendamping Keluarga masing-masing desa.

Plt Bupati TTU, Eusabius Binsasi dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten I Setda TTU, Yosep Kuabib, mengharapkan kepada seluruh pihak yang hadir dan terlibat langsung dalam rakor tersebut untuk bisa melakukan diskusi dan sharing terkait masalah stunting guna di Bumi Biinmaffo demi mencari solusi terbaik.

Melalui rakor, lanjut Yosep Kuabib, maka evaluasi dan analisa terhadap keberhasilan dan kegagalan program harus dilakukan secara serius, termasuk dalam merencanakan program/kegiatan di waktu yang akan datang.

"Penanganan stunting membutuhkan komitmen dan kerja sama. Oleh karena itu, apa yang sudah dirancang dan disepakati bersama dalam rapat koordinasi ini benar-benar dilaksanakan oleh kita semua,"ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas P2KB TTU, Basilius Funan Haumein, menjelaskan, berdasarkan hasil survey kesehatan Indonesia dan hasil pemantauan yang dilakukan Puskesmas tingkat Kabupaten TTU, maka DP2KB TTU telah mengantongi hasil prevelensi stunting.

Untuk itu, lanjut dia, DP2KB TTU perlu melakukan rakor guna membahas tindak lanjut yang harus dilakukan berdasarkan hasil survei prevalensi stunting. 

Dikatakan Basilius Funan Haumein, percepatan penurunan stunting sejalan dengan misi P2KB, yakni pembangunan keluarga.

Untuk itu, dipandang perlu untuk menyampaikan hasil indeks pembangunan keluarga. Pasalnya, indeks pembangunan keluarga mendukung kinerja pemerintah demi menurunkan prevelensi stunting. 

Lebih lanjut Basilius Funan Haumein menjelaskan, indeks pembangunan keluarga, tingkat kesejahteraan, kebahagiaan, dan ketentraman keluarga akan sangat mendukung penurunan stunting.

Basilius Funan Haumein berharap, setelah rakor tersebut, TPPS kecamatan lebih aktif melakukan evaluasi dan rencana kegiatan untuk tahun berikutnya.

"Kita perlu membentuk TPPS desa agar bisa bekerja sama dengan Tim Pendamping Keluarga sehingga bisa berkolaborasi dalam penanganan stunting yang lebih riil di lapangan," tegasnya. (jun/nz*)