SUMBA TIMUR, NTTZOOM.COM – Perempuan dari berbagai komunitas lokal di Indonesia terbukti menjadi garda terdepan dalam menghadapi krisis iklim dan bencana ekologis. Dari kekeringan, krisis air bersih, krisis pangan hingga kerusakan lingkungan, mereka terus mengembangkan solusi berbasis kearifan lokal. Namun, kontribusi penting itu masih kerap terpinggirkan dan belum diakui dalam kebijakan nasional maupun global.

‎Hal tersebut mengemuka dalam Pekan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH) 2025 yang digelar pada Jumat (19/9/2025) di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dihadiri 109 peserta dari berbagai wilayah. 

‎Forum ini menegaskan tuntutan kepada negara agar menghadirkan solusi nyata dan berkelanjutan, sekaligus menjamin perlindungan serta pemenuhan hak perempuan dan kelompok rentan yang menanggung dampak paling berlapis dari krisis iklim.

‎“Banyak orang berpendapat bahwa kami tidak dapat mandiri. Padahal saya hidup sendiri tanpa anak dan suami. Dengan identitas kami, kami membutuhkan informasi dan pelibatan bermakna yang mendukung tanpa dikasihani,” ungkap Yustina May Nggiri, perempuan disabilitas dari PAHDIS, dalam rilis yang diterima NTTZOOM.COM.

‎Krisis Iklim dan Ketidakadilan Gender

‎Data Solidaritas Perempuan menunjukkan bahwa pada 2024, sebanyak 3.624 perempuan dari 57 desa di Indonesia mengalami pemiskinan akibat pembangunan ekstraktif. Kondisi tersebut semakin memperburuk dampak bencana iklim yang membuat akses terhadap air bersih, pangan, dan mata pencaharian semakin sulit.

‎“Kami berjuang bukan untuk kami, tetapi untuk generasi berikutnya. Tanah adalah warisan leluhur. Namun, proyek geothermal di Poco Leok menghancurkan sumber penghidupan perempuan petani dan masyarakat adat,” tegas perwakilan Perempuan Adat Poco Leok. 

‎Hal senada juga diungkap oleh perempuan Desa Ndapayami, Sumba Timur, yang juga merasakan beban berlapis. “Kami menghadapi kekeringan, krisis air dan hama belalang. Untuk menampung air bersih dalam jerigen ukuran lima liter, membutuhkan waktu berjam-jam, dengan jarak tempuh 2 km." tutur Perempuan Adat Desa Ndapayami. 

‎Pengetahuan Lokal Sebagai Solusi

‎Meski menghadapi berbagai tantangan, perempuan di NTT, Maluku, dan wilayah lainnya terus mengembangkan praktik adaptasi iklim berbasis kearifan lokal. Mulai dari sistem tanam tahan iklim, pengelolaan air, hingga konservasi laut dan hutan menjadi jalan keluar yang terbukti efektif.

‎“Kami mencari ubi hutan (iwwi) dan mengelolanya sebagai kedaulatan pangan dalam menghadapi krisis iklim,” kata Garselia, perempuan adat Mbatakapidu, Sumba Timur.

‎Sementara itu, generasi muda juga bergerak untuk menjaga pengetahuan leluhur. “Kami khawatir pengetahuan masyarakat Maluku akan hilang dan hanya jadi dongeng di masa depan,” ungkap Yolis Atika, perempuan muda Maluku.

‎Kolaborasi Organisasi Sipil

‎PNLH 2025 ini diselenggarakan oleh Solidaritas Perempuan (SP), Madani Berkelanjutan, Kemitraan, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), dan Yayasan Pikul. Mereka menekankan pentingnya keadilan iklim berbasis komunitas dengan menempatkan perempuan sebagai penggerak utama dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan kedaulatan hidup masyarakat. (es)