Kanwil Kemenkum HAM NTT Beberkan Fakta Baru Soal Hasil Pungli di Rutan Kupang 
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT, Merciana D Jone.
PP
16 Jun 2024 17:37 WITA

Kanwil Kemenkum HAM NTT Beberkan Fakta Baru Soal Hasil Pungli di Rutan Kupang 

Kupang, Nttzoom - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) dan HAM perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT) berharap kasus pungutan liar(Pungli) di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Kupang segera diungkap.

Demikian disampaikan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT, Merciana D Jone melalui Kasubbag Humas Kanwil Kemenkumham NTT, Diana Lenggu kepada Nttzoom.com, Minggu (16/6/2024).

Dia menyebut, tim inspektorat Kemenkum HAM RI itu tiba di Kupang sejak tanggal 11 Juni 2024 dan berakhir pada tanggal 15 Juni 2034.

Tim dari Inspektorat Kemenkumham itu datang untuk menindaklanjuti hasil temuan Ombudsman RI perwakilan NTT terkait dugaan Pungli di Rutan Kelas II B Kupang. Adapun Tim Investigasi itu terdiri dari tiga orang. 

Ditegaskan, tujuan dari turunnya tim investigasi itu yakni menindaklanjuti hasil temuan dari Ombudsman RI perwakilan NTT terkait dugaan Pungli yang melibatkan pegawai pelayanan tahanan dan sejumlah tahanan di Rutan Kelas II B Kupang. 

“Mereka sudah selesai lakukan investigasi, dan hari Senin pagi mereka sudah balik(Jakarta). Hasilnya di keluarkan seperti apa kami juga belum tahu. Karena pasti mereka punya pertimbangan tersendiri. Semoga bisa selesai dalam waktu dekat supaya kita bisa tahu cepat hasilnya gimana,” ungkapnya  

Selain tim investigasi dari Inspektorat Kemenkumham, pihak Kanwil Kemenkumham NTT juga membentuk tim untuk melakukan investigasi terkait dugaan Pungli yang terjadi di Rutan Kupang itu.  

Sejauh ini, kata dia, kedua tim tersebut sudah mengumpulkan dan merampungkan sejumlah bahan serta keterangan terkait dugaan Pungli yang terjadi di Rutan Kelas II B Kupang. Dan, selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa pihak terkait.  

“Tapi yang pastinya sekarang ini bukan cuma tim inspektorat saja, tapi ada tim pulbaket dari Kanwil Kemenkumham NTT yang sementara kerja untuk mengumpulkan data. Semoga segera diungkap,” sebutnya.  

Sebelumnya diberitakan Nttzoom.com, bahwa Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT) segera melaporkan adanya dugaan pungutan liar (pungli) kepada Inspektur Jenderal (Irjen) Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) RI di Jakarta.

Pasalnya, Ombudsman RI perwakilan NTT temukan dugaan pungli yang melibatkan warga binaan bersama sejumlah oknum pegawai pelayanan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Kupang.

Modus dari pungli ini yakni untuk berupaya agar para tahanan Bebas Demi Hukum (BDH) dengan membayar nominal yang cukup besar. Dugaan pungli tersebut melibatkan warga binaan dan sejumlah pegawai pelayanan di Rutan Kelas II B Kupang.  

Adapun sejumlah warga binaan di Rutan kelas II B Kupang, diduga menjadi kaki tangan dari oknum pegawai tertentu untuk membantu warga binaan lain yang masih berstatus tahanan agar surat keputusan perpanjangan panahanan tidak diterima bagian pelayanan tahanan Rutan Kelas II B Kupang hingga batas waktu penahanan berakhir.  

“Untuk urusan ini, para tahanan di bebani biaya mulai dari Rp2.000.000 hingga Rp 40.000.000 agar bisa bebas demi hukum (BDH),” ungkap Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT, Darius Beda Daton usai mengunjungi eks warga binaan Rutan Kelas II B Kupang di Liliba, Kota Kupang, NTT, Jumat(7/6/2024). (dev/jem/nz)

 

Dapatkan sekarang

NTT Zoom, Ringan dan cepat
0 Disukai