KUPANG, NTTZOOM - Pelaksanaan PPKM Mikro dan Proses Vaksinasi di NTT tengah berlangsung, namun dari hasil evaluasi, diketahui mobilitas masyarakat masih sangat tinggi. 

Aktivitas masyarakat yang belum bisa ditertipkan sesuai peraturan yang ditetapkan bersama empat menteri itu seringkali menyebabkan kerumunan dan mengabaikan prokes kesehatan.

Terhadap persoalan tersebut Kapolda NTT Irjen Pol Lotharia Latif meminta agar masyarakat mengurangi mobilitas dan hindari kerumunan serta selalu menerapkan prokes ketat. 

Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Anev Pelaksanaan PPKM Mikro dan Proses Vaksinasi di Provinsi NTT yang digelar di Ruang Vicon Mapolda NTT, Kamis (15/7).

Kapolda NTT Irjen Lotharia Latif, didampingi Danrem 161/Wira Sakti Brigjen TNI Legowo W.R. Jatmiko, memimpin rapat tersebut dengan dihadiri Danlandud El Tari Kupang Marsekal TNI Umar Fathurrohman, Wadanlantamal VII Kupang, Plt. Kadiskes Prov. NTT, Karoops Polda NTT Kombes Pol Ulami Sudjaja, Dirbinmas Polda NTT Kombes Pol. Taufiq Tri Atmojo, Kabiddokkes Polda NTT Kombes Pol. dr. Sudaryono dan Kabid Humas Kombes Pol. Rishian Krisna Budhiaswanto.

Rapat tersebut bertujuan untuk melakukan analisa dan evaluasi tentang beberapa permasalahan, antara lain perkembangan Covid-19 di Provinsi NTT, pelaksanaan vaksinasi, pelaksanan dan pengendalian PPKM, rencana pelaksanaan Idul Adha 1442 H Tahun 2021 dan pelaksanaan vaksinasi terpadu.

Mengawali kegiatan rapat, Kapolda NTT menyampaikan, kasus Covid-19 di NTT, pertanggal 14 Juli 2021 tercatat 537 penambahan kasus positif, dan menempatkan NTT pada urutan 16 nasional. Kondisi ini akan fluktuatif tergantung berapa spesimen yang dilakukan pemeriksaan.

Kapolda NTT Irjen Pol Lotharia Latif menjelaskan pelaksanaan penerapan protokol kesehatan, khususnya mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak sudah terlihat berjalan dengan baik, namun terkait mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan masih rendah.

"Penanganan Covid-19 sudah cukup bagus namun berdasarkan temuan di lapangan ada dua hal yang masih sering dilanggar, yaitu mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan masih banyak diabaikan oleh masyarakat," ucap Kapolda NTT.

Pada kesempatan itu juga Kapolda NTT dan Danrem 161/WS menyampaikan terkait pentingnya dilakukan pendataan secara up to date jumlah masyarakat yang sedang menjalani isolasi mandiri, sehingga akan lebih mudah dilakukan pengawasan apabila data tersebut sudah tersedia dan selalu diperbaharui dimana semua data bersumber dari Dinkes Provinsi NTT.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan, data terbaru untuk jumlah isoman adalah sebanyak 5.891 orang yang diperoleh dari data pencatatan pelaporan labupaten/kota. 

"Pendataan terhadap jumlah masyarakat yang sedang melaksanakan isoman perlu dilakukan sehingga dapat dipantau secara bersama-sama dan menghindari stigma negatif dari masyarakat terhadap pemerintah yang seolah-olah tidak peduli, hal tersebut akan gampang dipelintir oleh pihak-pihak tertentu," ucap Kapolda NTT.

Menurut Kapolda NTT perlu disiapkan shelter bagi masyarakat yang terkonfirmasi positif namun bergejala ringan, sehingga tingkat penggunaan tempat tidur di rumah sakit hanya utk masyarakat dengan gejala yang parah dan membutuhkan penanganan lebih intensif.

"Polri sudah siapkan 30 tempat tidur sebagai shelter untuk tambahan BOR untuk isolasi," terangnya.

Kapolda juga perintahkan Karoops untuk mendorong para Kapolres jajaran yang belum mempunyai tempat isolasi terpusat untuk berkoordinasi dengan Pemda guna menyiapkan atau menyediakan tempat isolasi terpusat.

Danrem 161/WS juga menyampaikan pada kesempatan itu bahwa sangat perlu disiapkan tempat isolasi mandiri terpusat di setiap kabupaten/kota, karena menurutnya masih ada beberapa kabuaten yang belum menyiapkan tempat isolasi mandiri terpusat antara lain Kab kupang, malaka, Sumba Barat Daya, Sabu raijua, lembata dan flores timur.

Terkait dengan Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian PPKM sebagaimana tertuang dalam Inmendagri Nomor 15 dan 20 Tahun 2021. TNI, Polri dan Pemerintah daerah sudah lakukan langkah- langkah dalam bentuk kegiatan patroli dan peneguran, namun hal tersebut belum mampu secara optimal menghambat laju peningkatan jumlah positif.

Kondisi ini terjadi karena di hulu nya tidak diselesaikan, contoh sesuai instruksi mendagri  kota/kab selain zona merah  50 persen harus melakukan Work From Home, faktanya masih banyak perkantoran yang 100 persen bekerja masih di kantor. 

"Setelah diketahui jumlah yang isolasi mandiri maka dapat memberdayakan bhabinkamtibmas dan babinsa Untuk melakukan pengawasan dan mendistribusikan bansos bila diperlukan," tegas Danrem 161/WS.

Sedangkan pelaksanaan makan minum di tempat umum/warung kaki lima dan sebagainya adalah 25 persen dari kapasitas dan sampai pukul 8 waktu setempat,namun masih banyak ditemukan/ tempat makan yang ramai tanpa menjaga jarak.

"Perlu ada satgas yang memantau dan mengingatkan hal tersebut. Setiap hari harus menjadi pemantauan kita, sekali dua kali di tegur selanjutnya perlu dilakukan penindakan, dan ini adalah kewenangan pemda untuk menegakkan perda," ungkapnya. 

Selain itu guna menekan terjadinya mobilitas masyarakat Kapolda NTT juga menyampaikan perlu dilakukan penyekatan secara terkoordinasi antar kab/wilayah dengan membuat jadwal secara terpadu dengan terlebih dahulu, serta memberikan sosialisasi dan informasi kepada masyarakat sebelumnya, sehingga masyarakat tidak merasa dihambat.

Di akhir rapat, Danlantamal VII Kupang mengungkapkan, TNI-Polri mendukung pemerintah dalam menyukseskan Vaksinasi dengan harapan ke depan informasi yang diterima di Pusat, NTT lebih baik dari pada provinsi lain.

Sedangkan Danlanud El Tari Kupang mengatakan upaya penegakan prokes harus lebih optimal dengan Satpol-PP menjadi penjuru. Kegiatan vaksinasi terpadu agar direncanakan secara baik dan diinformasikan ke seluruh stakeholder. (zt/cd3/nz)