Kupang, Nttzoom - Ketua Umum (Ketum) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Laksamana TNI (Purn) Soemardjono mengaku sejumlah nelayan di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengeluh akibat kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. 

Hal ini disampaikan Ketua Umum HNSI, Laksamana TNI (Purn) Soemardjono didampingi staf khusus Ketua HNSI, Laksamana Muda  (Purn) TNI Dr.H.Muhammad Faisal Manaf,SE,MM di Dinas Kelautan dan Perikanan NTT pada Rabu 7 Agustus 2024.  

Laksamana TNI (Purn) Soemardjono kepada Nttzoom.com, menjelaskan kunjungan ke Dinas Kelautan dan Perikanan NTT dalam rangka koordinasi penyelenggaraan dan program kelautan dan perikanan di Provinsi NTT.  

Diungkapkan, dalam kunjungan tersebut, terdapat sejumlah nelayan di Kota Kupang, NTT, mengeluhkan kelangkaan BBM bersubsidi yang terjadi belakangan ini sehingga dirasakan mengganggu usaha dalam menangkap ikan. 

“Saya tadi langsung ke tempat pelelangan ikan di pelabuhan Tenau, bertemu dengan nelayan-nelayan di sana, keluhan mereka itu kurangnya BBM subsidi," ungkapnya. 

Menurutnya, kelangkaan BBM subsidi dikalangan nelayan ini, bukan saja terjadi di Kota Kupang, NTT tetapi dirasakan oleh seluruh nelayan di Indonesia.   

Dengan adanya kekurangan BBM subsidi ini, ia menegaskan agar pemerintah harus melakukan langkah-langkah pengawasan dalam rangka pada saat pendistribusian secara efektif dan efisien sehingga tidak terjadi lagi kekurangan BBM subsidi di kalangan nelayan.  

“Tapi di dalam kekurangan ini, mestinya pemerintah harus melakukan pengawasan dalam pendistribusian sehingga tidak terjadi kelangkaan di nelayan,” sebutnya. 

Dia menegaskan, organisasi HNSI sebagai jembatan dalam mengawasi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan program-program dari perikanan dan kelautan.

Ia segera meminta pemerintah untuk bisa menolong para nelayan tersebut. 

“Tujuannya agar pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap nelayan dalam menangkap ikan. Ini saya akan sampaikan kepada pemerintah pusat,” ujarnya. 

Ia menilai bahwa saat ini pemerintah belum bisa memberikan perhatian dan melindungi para Nelayan Indonesia khususnya di Kota Kupang, NTT.

Sebab, para nelayan mengalami kesulitan dalam mengoperasikan armadanya, untuk melaut. 

Ia menyoroti, Provinsi NTT sebagai provinsi kepulauan (Maritim) dengan hasil penangkapan ikan terbesar, sehingga pemerintah harus segera mengatasi persoalan tentang kelangkaan BBM subsidi di kalangan nelayan. 

“Lautan di NTT ini sangat besar, karena memang NTT adalah Provinsi kepulauan. Sehingga persoalan ini segera teratasi oleh pemerintah,” pungkasnya. (jem/dev/nz)