Kupang, Nttzoom - Kekurangan logistik dan fasilitas penunjang serta personel menjadi persoalan serius di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT).  

Akibatnya, Polda NTT sering mengalami kendala dalam menangani kasus di beberapa pulau dan daerah terpencil di wilayah hukum Polda NTT.  

Demikian diungkapkan Anggota Komisi III DPR RI, Yakobus Jacki Uly saat melakukan reses di Markas Polda NTT pada Rabu, 24 Juli 2024.  

Dia mengungkapkan, Polda NTT, saat ini masih sangat kekurangan logistik dan fasilitas penunjang serta personel. Menurutnya, persoalan ini menjadi perhatian serius.  

Apalagi, menjelang Pemilu dan Pilkada, Polda NTT kerap menemui kendala pada saat menerjunkan personel untuk pengamanan.  

“Ini sangat penting sekali, karena yang menjadi persoalan di Polda NTT adalah masalah logistik dan personel. Jadi ini sangat berat,” ungkap Jacki. 

Jacki mengaku kalau untuk memindahkan pasukan serta memetakan personel dalam melaksanakan pengamanan saat pesta demokrasi berlangsung, itu membutuhkan anggaran yang cukup besar.  

Politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu menegaskan, persolan ini akan segera disampaikan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengenai penambahan anggaran dan personel yang memadai.  

Tujuannya, sebut Jacki, agar bisa mengatasi kesulitan yang ada di Polda NTT ini. Namun, Ia juga menyebut bahwa Polisi, biasanya mendapatkan tambahan anggaran yang mencapai puluhan triliun.  

“Ini akan disampaikan saat sidang Paripurna bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengenai penambahan anggaran yang memadai dan personel” Tegas mantan Kapolda NTT tahun 2021 itu.  

Dia juga menegaskan bahwa tidak ada temuan-temuan yang menonjol pada saat melakukan reses di Mapolda NTT ini. Misalnya seperti penyelesaian kasus.  

Namun, Jacki menyinggung, Komisi III DPR RI hanya mendapati informasi mengenai 11 calon taruna (Catar) Akpol 2024 yang sempat menghebohkan warga masyarakat NTT beberapa waktu lalu.  

Bagi Jacki, 11 Catar Akpol yang lulus itu sudah sesuai prosedur atau mekanisme tes yang ada. Dirinya meminta kepada masyarakat NTT agar tetap berpikir yang cerdas agar isu suku, agama, dan ras (sara) tak menjadi bola liar. 

“Itu tidak ada permainan. Semua yang lulus, tidak bisa diakalin karena hasilnya memang sudah begitu karena ada lima orang yang masuk kuota Mabes Polri dan enam orang kuota reguler. Kalau kuota Mabes itu ada persoalan, maka pasti kami panggil Kapolri untuk rapat dengar pendapa," imbuhnya. 

Sementara itu Wakapolda NTT Brigjen Awi Setiyono menjelaskan jika kekurangan personel di Polda NTT itu sudah diusulkan ke Mabes Polri untuk penambahan kuota. Pasalnya, Polda NTT sudah tipe A. Sehingga jumlah personelnya harus 25 ribu. 

Dijelaskan Brigjen Awi, di Polda NTT memang masih kekurangan personel. Saat ini baru mencapai 47 persen atau jumlah personelnya hanya berjumlah 11 ribu lebih.  

“Baru 47 persen yang terpenuhi atau jumlah personelnya cuman 11 ribu lebih. Ini masih jauh dari 100 persen,” ungkapnya. 

Sarana dan prasarana, ungkap Awi, juga sudah disampaikan kepada Kapolri dan Aslog agar dapat memberikan tambahan sarana dan prasarana. Namun, dengan kondisi tersebut, Awi mengeklaim jika Polda NTT masih bisa mengamankan NTT pada saat Pemilu 2024. 

“Walaupun dalam kondisi seperti ini, syukurlah kami bisa mengamankan NTT dan Pemilu berjalan lancar tanpa adanya kendala dan hambatan,” mantan Kapolda NTT ini. (dev/jem/nz)