* Fraksi Hanura Mengaku Tidak Dilibatkan 

KUPANG, NTTZOOM-Pemilihan ketua Komisi IV DPRD Provinsi NTT tidak berjalan mulus. Partai Hanura menolak kesepakatan yang diambil, karena merasa tidak dilibatkan dalam musyawarah mufakat yang digagas ketua-ketua fraksi lainnya untuk menentukan pimpinan komisi-komisi di DPRD Provinsi NTT. 

Proses pemilihan ketua Komisi IV yang digelar Senin (11/4) di ruang rapat Komisi IV DPRD Provinsi NTT yang dipimpin Wakil ketua 1 DPRD NTT, sekaligus Koordinator Komisi IV. Dr. Inche Sayuna SH.,M.Hum. Dalam arahannya, Inche mengatakan, hasil kesepakatan pimpinan fraksi-fraksi menyepakati Anggota Fraksi PKB ditunjuk untuk   ditetapkan secara musyawarah mufakat dari fraksi-fraksi di DPRD Prov.NTT. Sementara Partai Hanura yang memiliki fraksi murni menolak, karena tidak pernah dilibatkan dalam musyawarah mufakat tersebut. 

Ketua Fraksi Hanura, Refafi Gah mengatakan, Partai Hanura yang memiliki fraksi murni di DPRD Provinsi NTT sangat kecewa akibat tidak dilibatkan dalam rapat  pimpinan fraksi-fraksi dalam penentuan pimpinan komisi-komisi di DPRD NTT termasuk pimpinan komisi IV. Sehingga tidak ada kesepakatan dalam menentukan pemilihan ketua Komisi IV. Begitu juga dengan anggota komisi IV lainnya yang menginginkan pemilihan bebas agar komisi IV benar-benar memberikan nuansa demokrasi dalam pemilihan itu. Karena tidak ada kata sepakat, pemilihan pun deadlock dan akan dilanjutkan, Selasa (12/3). 

"Seharusnya kami sebagai partai pendukung pemerintah, dilibatkan. Kalau pemilihan secara demokratis maka yang terpilih memiliki rasa percaya diri dan tanggung jawab lebih tinggi," kata Refafi. 

Refafi yang juga Ketua DPD Hanura NTT itu menduga pemilihan ketua Komisi IV itu hanya ditentukan oleh fraksi-fraksi tertentu yang memiliki agenda-agenda besar di 2024, dan sangat merugikan Hanura sebagai partai pendukung pemerintah. Dia tegaskan, Hanura tidak keberatan atas nama yang diusulkam, yaitu Angela Mercy Piwung dari Fraksi PKB. Namun yang disayangkan, karena Hanura tidak dilibatkan. 

"Kita sebagai partai yang memiliki fraksi murni di DPRD Provinsi NTT tidak dilibatkan dalam penentuan itu, wajar saja kami kecewa," sambungnya. 

Partai pendukung pemerintah seharusnya Waspada terhadap semua persoalan yang terjadi, agar tidak terlena. 

Refafi mengaku, jika diukur, konsistensi Partai Hanura dalam mendukung pemerintah NTT itu murni, tidak ada maksud lain dalam polemik tersebut. Partai Hanura sangat konsisten untuk pemerintahan yang ada sekarang ini.   

"Proses pemilihan yang seharusnya digelar hari ini 11 Maret 2022, harus berakhir dengan deadlock," tutup Refafi (jem/cd3/nz)