* Gelar Diskusi dan Meminta Masukan Dari Pimpinan PT 

KUPANG, NTTZOOM-Percepatan pelayanan vaksin Covid-19 di NTT terus dilakukan. Pelayanan vaksin kepada masyarakat juga gencar dilakukan Badan Inteligen Negara Daerah (Binda) NTT. 

Selain Binda, pihak lain yang terus menggenjot peningkatan progres vaksin, yakni Kepolisian Daerah (Polda) NTT, TNI dan Pemerintah Daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. 

Sejak digaungkan untuk menerima vaksin pasca mewabahnya pandemi Covid-19, pelayanan vaksinasi untuk dosis pertama dan kedua hingga saat ini mencapai trand positif. 

Dari data yang dihimpun, pelayanan vaksinasi dosis pertama mencapai 3.482.300 dosis atau 90,89 persen dari target pencapaian vaksinasi. Sedangkan dosis kedua tercatat 2.435.698 dosis atau 63,57 persen dari target vaksinasi. 

Sementara pemberian vaksin sedikit mengalami hambatan pada vaksin Booster di wilayah NTT. Hingga 3 April 2022 tercatat masih rendah dengan jumlah penerima baru mencapai 318.000 dosis atau 4,78 persen dari target pencapaian vaksinasi. 

Melihat kondisi pelayanan Booster yang masih rendah, Binda NTT mulai mengepakkan sayap ke Lembaga Perguruan Tinggi (PT) untuk menjalani kerja sama agar dapat mempercepat pelayanan vaksin.  

Menjajaki kerja sama ini, Binda menggelar pertemuan bersama jajaran pimpinan PT di Kota Kupang yang berlangsung di Swiss-Belcourt Kupang, Selasa (5/4). 

Dalam diskusi tersebut diharapkan percepatan vaksinasi melalui kebijakan PT yang mewajibkan para mahasiswa dan tenaga pengajar mendapatkan pelayanan vaksinasi dosis kedua atau Booster sebelum mengikuti kuliah tatap muka atau wisuda. 

Kabinda NTT, Brigjen Adrianus S.A. Nugroho mengatakan vaksinasi sangat penting karena memiliki fungsi dapat mengurangi risiko fatal yang timbul akibat Covid-19 yang menyerang tubuh seseorang. 

"Vaksin bukan jaminan terhindar dari Covid-19 tapi dapat mengurangi risiko kematian sehingga orang yang telah vaksin saat mengalami Covid-19 hanya mengalami gejala ringan, dan mudah untuk sembuh," ujarnya. 

Demi mendukung percepatan vaksinasi dan Booster, pihaknya meminta dukungan pemerintah dan semua lembaga pendidikan agar memberikan sosialisasi kepada semua mahasiswa dan masyarakat agar tidak ragu untuk mengikuti vaksinasi dan membuat gerakan bersama melawan bahaya penularan Covid-19. 

Perwakilan Pemprov NTT, Kepala Biro Pemerintahan Setda NTT, Doris Rihi mengatakan permasalahan vaksinasi di NTT berupa jumlah penerima vaksinasi dosis pertama berbeda dengan dosis II maupun Booster. 

Perbedaan jumlah penerima vaksin karena banyak orang yang menganggap vaksin tidak penting sehingga perlu sosialisasi yang mampu menyadarkan masyarakat akan pentingnya vaksinasi. 

Selain itu masyarakat belum paham akan periode waktu pelaksanaan vaksinasi dosis kedua yang dapat menghambat pelaksanaan vaksinasi ketiga atau Booster. 

Selain itu, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus kreatif membuat program khusus melaksanakan vaksinasi agar membantu menjangkau masyarakat yang belum terlayani vaksinasi. 

"Pemerintah siap bekerja sama dengan kampus-kampus mau melaksanakan vaksinasi termasuk menyediakan dosis vaksin, dan vaksinator agar dapat mendukung program percepatan vaksinasi secara maksimal agar membentuk heard immunity," pungkasnya. 

Rektor Unwira Kupang, Pater Philipus Tulle mengatakan sangat mendukung langkah Binda NTT terhadap percepatan vaksinasi booster melalui sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada semua unsur civitas akademika Unwira Kupang. 

Pihaknya juga akan mempertimbangkan kebijakan wajib Booster atau minimal telah vaksin dua dosis bagi mahasiswa yang akan melaksanakan kuliah tatap muka atau wisuda serta registrasi, bahkan para dosen dan tenaga pengajar serta pegawai. 

"Kami memandang baik kebijakan wajib Booster dan akan mempertimbangkannya, karena tujuan Booster sangat penting demi kebaikan bersama untuk mencegah dan memimalisir dampak fatal dari bahaya Covid-19," ungkap Philipus. 

Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang, Dr. R.H. Kristina mengaku siap mendukung pelaksanaan vaksinasi dan Booster di NTT. Bahkan Poltekkes siap menyediakan tenaga vaksinator untuk mendukung kelancaran vaksinasi di NTT. 

"Kami siap mendukung percepatan vaksinasi serta kami juga memiliki tenaga vaksinator yang cukup sehingga jika membutuhkannya, kami siap mendukung agar bersama mencegah penyebaran Covid-19 sekaligus mendukung pembentukan herd immunity," katanya. 

Direktur Politeknik Pertanian Kupang, Thomas Lapenangga mengatakan pelaksanaan vaksinasi sudah dilakukan secara baik di kampusnya. Namun vaksin Booster terkesan tidak berjalan karena kurangnya informasi pelaksanaan vaksin Booster.  

"Informasi Booster ini terkesan kami yang pimpinan saja yang dengar tapi untuk pelaksanaannya kami tidak tahu mau ke mana dan di mana," ujarnya. 

Menhya Snae, Dosen STIKOM Uyelindo Kupang juga menyebut hal yang sama karena pihaknya berusaha melakukan koordinasi dengan vaskes namun mendapat syarat vaksin yang menyulitkan.  

Syarat mendapatkan vaksin mulai dari jumlah dan lain-lain sedangkan jumlah peminat penerima vaksinasi sangat sedikit karena mahasiswa sedang belajar online dan ada yang tugas di lapangan.  

"Untuk itu kami sarankan kepada mahasiswa agar dapat menerima vaksinasi Booster di lingkungan masing-masing," sebutnya 

"Kami setelah mendapat informasi ini tentu akan melakukan pengarahan kepada mahasiswa agar dapat vaksin. Penerapan syarat vaksin juga akan diterapkan sebagai syarat visuda nanti," kata Menhya Snae. 

Rektor IAKN Kupang, Harun Natonis pada kesempatan tersebut juga mengatakan vaksin menjadi wajib bagi mahasiswa dan sudah dilakukan vaksin di kampusnya itu kurang lebih 8 kali.  

Pelaksanaan vaksin tersebut hasil kerja sama dengan pihak kesehatan, Polres Kupang Kota dan Polda NTT, sehingga untuk dosis satu dan dua semuanya sudah 100 persen.  

Dijelaskan untuk Booster memang diakui masih sangat minim, belum signifikan karena pelayanan dosis ketiga masih sedang dikomunikasikan dengan pihak terkait. 

"Kami selalu melakukan dan selalu mencari informasi pelayanan vaksin melalui warek III sehingga pelayanan vaksin di kampus kami berjalan," sebutnya.  

Diakui masih ada kendala karena ada larangan dari orangtua dengan pikiran-pikiran yang tidak sesuai sehingga perlu ada peningkatan sosialisasi. 

"Pemerintah dan Binda bisa melakukan peningaktan sosialisasi, sehingga masyarakat jangan ragu dengan hal ini," tutupnya.(jem/cd3/nz)