* Nelson Minta Perjelas Status Tanah Sekolah, Alex Desak Keruk Kali

KUPANG, NTTZOOM-Rombongan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Kabupaten Kupang selama tiga hari, yakni 16-18 Maret 2023.

Kunker tersebut dipimpin langsung Koordinator Wilayah Kabupaten Kupang, Anggota DPRD Provinsi NTT Komisi IV, Nelson Obed Matara bersama beberapa Anggota DPRD Provinsi NTT. Di antaranya; Ir. Alexander Foenay dari Komisi IV, Adrian Manafe dari Komisi IV, Yulius Uly dari Komisi III selaku sekretaris, Yohanes de Rosari selaku Wakil Ketua Komisi I DPRD NTT.

Kunjungan di hari pertama 16 Maret 2023 menyisir dua lokasi yang berbeda, yakni di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Takari dan kedua di jembatan Takari, Kacamatan Takari, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT.

Tujuan dari kunjungan di SMAN 1 Takari, yaitu untuk memastikan beberapa persoalan yang terjadi di lingkungan SMAN 1 Takari.

Tiba di SMAN 1 Kupang, Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 1 Takari, Dr. Adriana Tahun, S. Pd.,M. Pd  menerima secara langsung Kunker Anggota DPRD Provinsi NTT di ruang kerjanya.

Dalam pertemuan itu terungkap, salah satu yang menjadi persoalan di SMAN 1 Takari, yaitu status tanah yang belum jelas.

Dikatakan Adriana, sejak tahun 2022, dirinya telah mengajukan permohonan untuk melakuakan sertifikasi tanah untuk SMAN 1 Takari namun hingga kini belum mendapatkan kejelasan.

"Saya sudah ajukan sejak tahun lalu tapi belum ada kejelasan," bebernya.

Lanjut Adriana, fasilitas dan ruang praktek seperti Laboratorium TIK, Biologi dan Bahasa juga belum ada.

"Jadi yang sudah ada itu Fisika dan Kimia. Untuk aula itu kami sangat membutuhkan bapak dewan, dan ruang kelas kami masih kurang, dan untuk menjamin siswa belajar maka kami gunakan lab yang ada untuk belajar," tambahnya.

Kata Adriana, salah satu permintaan pihak SMAN 1 Takari, yaitu asrama, karena para peserta didik menempuh jalan yang amat sangat jauh. Bahkan ada siswa yang tinggal di Amfoang.

"Permintaan kami itu bangun asrama bagi para siswa, seperti yang tinggal di Amfoang dan harus rela datang sekolah sampai di SMAN 1 Takari," katanya.

Selaku Kepsek, Adriana Tahun menyatakan sesuai catatan, total siswa di SMAN 1 Takari mencapai 510 siswa.
 
Menanggapi keluhan di SMAN 1 Takari, Anggota DPRD NTT Komisi IV bidang pembangunan, Nelson Matara menegaskan untuk segera memroses sertifikat tanah sehingga memiliki status yang jelas.

Nelson mengatakan, setiap permintaan atau usulan dari SMAN 1 Takari tidak terpenuhi akibat status tanah yang belum jelas. Sehingga disarankan agar segera berkoordinasi dengan dinas terkait untuk melakukan sertifikasi tanah untuk SMAN 1 Takari.

Menurut Nelson, salah satu hambatan yang tidak terpenuhi sesuai standar oleh pemerintah kepada SMAN 1 Takari adalah status kepemilikan tanah.

"Salah satu aspek yang menghambat pembangunan di SMAN 1 Takari yaitu terkait status tanah yang belum jelas. Sehingga dari pemerintah punya niat membangun tapi statusnya kurang jelas dan harus sampaikan ini ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan," ujar Nelson Matara.

Salah satu yang diutarakan Nelson Matara, yaitu terkait besaran Anggaran Pendidikan di tahun 2023.

Nelson katakan, anggaran di bidang pendidikan mencapai Rp 305 miliar. Artinya anggaran ini sudah melebihi standar Undang-undang (UU) bidang Pendidikan dengan persentase 20 persen.

"Dana ini besar sekali. Artinya sudah melebihi dari standar UU yaitu 20 persen. Dana ini kalau dihitung mungkin mencapai 30-40 persen," katanya.

Sementara Ir. Alexander Foenay selaku Anggota DPRD NTT Komisi IV yang membidangi pembangunan, dimintai komentar terkait kunker tersebut menegaskan, terdapat beberapa hal yang menjadi rekomendasi mereka dalam kunjungan itu.

Alex menyatakan, tindak lanjut dari pemerintah terkait kunjungan mereka khususnya perihal perbaikan jembatan.

Yang pertama, kata dia, harus segera melakukan pengerukan sehingga alur sungai kembali menjadi normal lalu yang berikut agar melakukan normalisasi.

"Jadi ini poin pertamanya, yaitu normalisasi kali, sehingga air yang mengalir bengkok itu bisa jadi lurus karena kalau bengkok maka pasir atau tanah itu dikikis," katanya.

Lanjut Alex, untuk normalisasi kali tersebut bukan sekadar saja tetapi setiap tahun harus dilakukan. Menurutnya, di lokasi kali itu terdapat endapan pasir.

"Itu harus digali terus kalau tidak digali, yah dikasih tahu supaya ditambang saja," ujarnya.

Alex juga meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk segera meperjelas status tanah di SMAN 1 Takari sehingga menunjang pengembangan di SMAN 1 Takari ke depan.

Menurut Alex, dengan jumlah siswa sebanyak 500-an lebih dapat berkembang ke depan tanpa adanya intervensi dari pihak lain terkait status tanah di lingkungan SMAN 1 Takari.

Dia menambahkan, jika status tanah jelas maka untuk membangun sebuah gedung sekolah, seperti laboratorium sekolah, aula, asrama bagi para siswa dan asrama guru tidak menjadi persoalan.

"Ini kan mau pengembangan bagaimana, kalau status tanahnya belum jelas. Belum mejadi hak milik, dari Pemprov NTT dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT harus proaktif sehingga kepemilikan tanah di SMAN 1 Takari ini jelas," tegas Bakal Calon Wali Kota Kupang 2024 itu.

Jika tanah tersebut sudah jelas milik SMAN 1 Takari, usul Alex, pembangunan di dalam SMAN 1 Takari harus dibuat site plane sesuai sebuah perencanaan, seperti konsep gambaran/peta rencana pembagian bangunan/kavling atau dengan segala fasilitas penunjangnya, termasuk tata guna lahan dan perencanaan jalan dalam skala batas-batas luas lahan tertentu yang berlokasi di lingkungan sekolah itu.

"Jadi kalau status tanahnya sudah jelas, usul saya itu, ke depan harus dibuat sebuah site planenya karena harus sesuai dengan sebuah perencanaan. Sehingga suatu saat lahan lahan yang ada di situ, betul-betul terpenuhi sesuai dengan kebutuhan," cetusnya.(jem/cd3/nz)