‎Ngada, NTTzoom.com – Ahli geothermal Institut Teknologi Bandung (ITB), Ali Ashat, meluruskan persepsi masyarakat mengenai luas Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) dan kebutuhan lahan aktual dalam pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Mataloko berkapasitas 2x10 megawatt (MW) di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur.

‎Ali menjelaskan, luas WKP tidak sama dengan luas lahan yang digunakan untuk pembangunan fasilitas PLTP. Menurutnya, sebagian besar wilayah kerja tetap tidak digunakan secara langsung karena fasilitas panas bumi hanya dibangun pada titik-titik tertentu.

‎"Saat eksplorasi luas WKP cukup luas namun akan mengecil saat produksi. WKP dapat mencapai puluhan ribu hektare, tetapi pemanfaatan lahannya sangat minim dan hanya digunakan untuk fasilitas tertentu seperti jalan akses, wellpad, jalur pipa, fasilitas pembangkit, serta sarana penunjang operasi," jelas Ali.

‎Berdasarkan data pengembangan PLTP Mataloko, luas WKP mencapai sekitar 996,2 hektare. Namun, kebutuhan lahan aktual untuk pengembangan fasilitas PLTP hanya sekitar 13,3 hektare atau sekitar 1,3 persen dari total luas WKP.

‎Sementara itu, infrastruktur pendukung tahap awal pengembangan PLTP Mataloko telah rampung 100 persen. Infrastruktur tersebut meliputi pembangunan wellpad A, B, C, dan D, laydown area, jalan akses, serta sistem penyediaan air sebagai persiapan menuju tahap pengeboran.

‎Kepala Teknik Panas Bumi sekaligus Assistant Manager Project Site PLTP Mataloko UPP Nusra 2, Adrys Silaban, mengatakan seluruh tahapan pengembangan proyek tetap dilakukan dengan melibatkan masyarakat adat dan menghormati mekanisme adat setempat.

‎"Seluruh proses kami laksanakan melalui koordinasi dan musyawarah bersama masyarakat adat sesuai ketentuan yang berlaku. Kami berkomitmen agar setiap tahapan pengembangan proyek berjalan selaras dengan kearifan lokal sebagai wujud penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat," ujar Adrys.

‎Menurutnya, proses pelepasan hak atas tanah secara adat dilakukan melalui prosesi Gose Ngusu Juta Lange, sementara penanaman pilar batas adat dilaksanakan melalui prosesi Mula Watu Ngusu yang disaksikan para saksi batas dan tokoh adat.

‎Selain menyiapkan fasilitas proyek, PLN juga telah membangun akses jalan sepanjang sekitar 8 kilometer menuju lokasi pengembangan PLTP Mataloko hingga Desa Ulubelu, Kecamatan Golewa. Jalan tersebut kini telah beraspal dan turut meningkatkan konektivitas masyarakat dengan permukiman serta lahan pertanian.

‎Manager PLN UPP Nusra 2, Avianda Edwin Fachruddin, mengatakan pembangunan akses tersebut diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

‎"Kami berharap akses jalan ini dapat memperlancar mobilitas warga, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah proyek," ujar Avianda.

‎General Manager PLN UIP Nusra, RDW Manurung, menegaskan pengembangan PLTP Mataloko merupakan bagian dari upaya memperkuat bauran energi baru terbarukan dan mendukung keandalan sistem kelistrikan di Pulau Flores.

‎"Kami berkomitmen memastikan pengembangan PLTP Mataloko dilaksanakan secara bertahap, terencana, dan sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan," tutup Manurung.(nz)