Kupang, Nttzoom - Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta pemerintah untuk segera melakukan kajian secara luas dengan melibatkan seluruh elemen agar memfokuskan pada sektor-sektor penting sebagai solusi mengatasi dampak perubahan iklim di NTT.

Demikian disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi NTT, Ir. Alexander Foenay kepada wartawan Sabtu (29/6/2024).  

Bakal Calon Wali Kota Kupang periode 2024-2029 itu menyebut, perubahan iklim hampir di rasakan oleh seluruh masarakat  NTT. Oleh sebab itu, tegas Alex, pemerintah harus melakukan  langkah-langkah inovasif di lapangan dengan berbasis data.

Menurut Ketum PBSI Provinsi NTT itu, bahwa dampak dari perubahan iklim tersebut sangat berpengaruh terhadap  banyak sektor. Seperti di sektor pertanian, peternakan, dan  sektor  kelautan juga menjadi sektor yang sangat terdampak perubahan iklim.

Ia mencontohkan, pada tahun 2021 pendapatan nelayan di sekitar Kota Kupang sangat berkurang akibat dari ekosistem laut yang terdampak akibat bada Seroja. Tentunya, akan berdampak pada penghasilan nelayan yang bergantung pada hasil tangkapan laut.

“Sebagai contoh dampak perubahan iklim menjadikan produktivitas tanaman pangan di daerah pinggiran kota Kupang misalnya di Keluahan Naimata, Kecamatan Alak dan kelurahan lainnya menurun sehingga memengaruhi ekonomi keluarga dan solusi untuk mengatasinya, diperlukan benih lokal yang lebih tahan pada kondisi sekitar perubahan iklim pada sektor pertanian” ungkapnya.

Diterangkan Alex, selain sektor pertanian, peternakan dan kelautan yang mengalami dampak iklim itu, adapula dampak tersebut berpengaruh pada sektor kesehatan yakni bagi  masa tumbuh anak dan kesehatan lingkungan.

Ia juga menyampaikan mengelola potensi sumber daya air dengan skema  tepat  dan dukung  banyak sektor  dapat dijadikan salah satu acuan dalam penanganan untuk mengatasi kerentanan itu guna dapat memberi manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan rakyat di Kota Kupang. 

“Langkah  lain yang harus di perhatikan dan  dapat menjadi acuan dalam penanganan adalah upaya adaptasi terhadap dampak perubahan iklim yakni penanganan kekeringan, konservasi daerah tangkapan air dan pemenuhan kebutuhan air baku,” bebernya. 

Dia menegaskan, yang perlu diperhatikan pemerintah yakni melakukan penguatan tata kelola lingkungan dan kebencanaan yang komprensif. 

“Pemerintah, masyarakat dan seluruh stakholder memiliki peran strategis  untuk mengatasi perubahan  iklim, Imbuhnya," imbuhnya. (dev/jem/nz)