KUPANG, NTTzoom.com - Anggota DPR RI Komisi III, Stevano Rizki Adranacus kunjungan kerja ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) untuk memperkuat sinergitas antara legislatif dan yudikatif, Senin (19/11/2024). 

Stevano disambut Kajati Tinggi NTT, Zet Tadung Allo bersama jajaran Kejati NTT melakukan pertemuan terbatas. 

Ia mengatakan, kunker ke Kejati NTT terkait fungsi pengawasan sebagai anggota DPR RI Komisi III Faksi PDI Perjuangan sebagai mitra kerja Komisi III. 

Dalam kunker itu Kejati NTT memaparkan kinerja tahun 2024 termasuk perkara Pidsus yang mencapai 197 kasus, penanganan perkara yang berkualitas dan pentingnya restorative justice sesuai arahan Jaksa Agung Republik Indonesia. 

“Kami Komisi III sangat mengapreasiasi hal tersebut. Arahan Jaksa Aung untuk menempatkan asas kemanusiaan dan ketegasan secara adil dan proporsional dijalankan dengan sangat baik oleh Kejati NTT. Komisi III akan terus mendukung kinerja Kejati NTT,” jelasnya. 

Selain itu, kunker sekaligus membahas terkait Sentra Gakkumdu Pilkada dan netralitas Kejati NTT dalam menghadapi Pilkada Rabu 27 November 2024 mendatang. 

“Sebagai tindak lanjut rapat kerja kami dengan Jaksa Agung minggu lalu, kerap mengingatkan jajaran Kejati NTT untuk terus mengawal Pilkada, agar menjadi pesta rakyat yang jujur, adil dan damai. Terkait isu ketidaknetralan di Kejaksaan belum ada. Kami berharap tetap dipertahankan, tetap berkomitmen hingga Pilkada selesai,” tegasnya. 

Ia menambahkan, ada beberapa aspirasi yang disampaikan Kajati NTT, antara lain terkait rekrutmen penerimaan PNS  Kejaksaan dan tes penerimaan jaksa yang saat ini kuota yang disediakan untuk kader atau bibit muda dari NTT masih sangat sedikit. 

“Ini menjadi tugas saya untuk saya perjuangkan di komisi III, untuk disampaikan kepada pihak Kejaksaan Agung RI. Untuk sarana prasaranan baik mobilisasi jaksa dalam penanganan kasus di NTT, berhubung NTT adalah provinsi kepulauan dari sisi anggaran harus ditambah," katanya. 

Ia mengatakan, gedung kantor kejaksaan juga sarananya masih banyak keterbatasan sehingga perlu dilengkapi nantinya. 

"Semuanya akan kami tuangkan dalam berita acara formil, untuk saya teruskan ke pihak Kejaksaan Agung dan akan saya perjuangkan agar hal tersebut dapat direalisasikan,” tandas Stevano. (jun/nz)