Kupang, NTTzoom.com — Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) NTT meminta dukungan Kepolisian Daerah NTT untuk memperkuat peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah praktik penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural.

‎Permintaan tersebut disampaikan Ketua Tim Pemberdayaan BP3MI NTT, Muhammad Geo Amang, dalam konferensi pers bersama Kapolda NTT dan jajaran di Lobby Polda NTT, Kamis (11/6/2026).

‎Menurut Geo, sebagian besar proses perekrutan calon pekerja migran dilakukan hingga ke tingkat desa sehingga membutuhkan pengawasan yang lebih dekat.

‎"Setiap proses penempatan itu dilakukan melalui desa. Karena itu kami berharap ke depan ada peningkatan peran Bhabinkamtibmas dalam rangka mencegah terjadinya penempatan secara nonprosedural," ujarnya.

‎Ia menjelaskan BP3MI dan Dinas Tenaga Kerja memiliki keterbatasan dalam menjangkau seluruh wilayah di NTT yang tersebar hingga pelosok desa.

‎Sementara itu, Bhabinkamtibmas memiliki keunggulan karena berada langsung di tengah masyarakat dan dapat mendeteksi lebih awal aktivitas perekrutan ilegal.

‎"Dari Polda memiliki anggota yang memang ditugaskan di desa-desa sebagai Bhabinkamtibmas, sehingga proses penempatan ilegal itu dapat dicegah lebih dini," katanya.

‎BP3MI berharap sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian dan masyarakat dapat mempersempit ruang gerak pelaku penempatan pekerja migran secara ilegal. (es)