Kefamenanu, NTTzoom - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) melibatkan masyarakat yang berada di desa terdepan perbatasan negara untuk menjadi bagian dalam sistem pertahanan dan keamanan (Hankam) wilayah perbatasan.

"Dengan kompleksitas masalah yang terjadi di wilayah perbatasan maka dibutuhkan keterlibatan langsung dari masyarakat untuk menjadi bagian dari sistem pengamanan," jelas Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Dr. Robert Simbolon, MPA saat diwawancarai di sela-sela kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara Sebagai Bagian dari Sistem Pertahanan dan Keamanan (Hankam) yang dilaksanakan BNPP RI di Aula Hotel Livero Kefamenanu, Kabupaten TTU, Provinsi NTT, Kamis (16/5/2024).

Robert Simbolon menjelaskan, penguatan sistem pengamanan perbatasan sangat dibutuhkan. Untuk itu, BNPP RI sudah menerbitkan peraturan BNPP nomor 4 tahun 2023 tentang pedoman Pemberdayaan masyarakat desa untuk menjadi payung hukum dalam pembentukan sekaligus pendayagunaan lembag kemasyarakat desa.

Dijelaskan Simbolan, melalui wadah lembaga kemasyarakatan desa yang akan dibentuk, maka masyarakat mempunyai tugas pokok secara aktif untuk mejaga dan memantau pilar batas negara serta turut memantau dinamika aktivitas pelintasan khususnya di jalur pelintasan tradisional atau tidak resmi di luar PLBN.

"Kita berharap agar masyarakat bisa menjadi mitra kerja aparat keamanan di perbatasan dalam hal ini semua jajaran aparat pemerintahan yang ada di perbatasan. Temasuk TNI-Polri dan Satgas Pamtas RI kita dorong untuk menggandeng masyarakat setempat," ujarnya.

Terpisah, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten TTU, Kristoforus Abi, S. Sos, M.Si menyambut baik kegiatan yang dilakukan BNPP Kemendagri melalui Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara.

"Panjang garis batas TTU dengan Timor-Leste, Oeccusse kurang lebih 104,5 km. Kalau sampai di Netpala pos sungai itu 119 km. Pemda TTU menymbut baik karena kegiatan ini sangat membantu pemda untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat perbatasan agar terlibat secara aktif sebagai pemilik perbatasan demi membantu menjaga kawasan perbatasan," tutupnya. (dev/jem/nz) *