* Target Data Tunggal Valid 

KUPANG, NTTZOOM-Mulai 15 Oktober hingga 14 November 2022, Badan Pusat Statistik (BPS) akan menggelar Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun satu data perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat, yang akan menjadi acuan dalam kebijakan program pemerintah.

Untuk itu, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar pelepasan petugas lapangan pada Apel Kesiapsiagaan pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) tahun 2022 yang berlangsung di Aula Lantai II Kantor BPS Provinsi NTT, Sabtu (15/10).

Kegiatan sosialisasi Regsosek tersebut dihadiri langsung BPS RI yang diwakili Kepala Inspektur Wilayah III BPS, Jamason Sinaga, Kepala BPS Provinsi NTT, Matamira B. Kale, Kepala Bagian Umum, Ady Hendrik Manafe, Dinas Dukcapil Provinsi NTT, Diskominfo NTT, Dinkes Provinsi NTT serta OPD terkait.

Kepala BPS Provinsi NTT, Matamira B. Kale menyampaikan, pemerintah Provinsi NTT mendukung program Regsosek yang merupakan program pemerintah pusat dalam melakukan pendataan.

Pihaknya juga berharap seluruh petugas pendataan agar dapat melakukan pendataan secara rinci dan baik. Seluruh petugas BPS merupakan petugas pilihan dan terbaik sehingga hasil data yang diperoleh akan sangat bermanfaat bagi kebijakan pemerintah.

"Semua yang ada di sini, semoga kita bekerja kolaborasi agar sama-sama mendapatkan sumber data yang valid kepada pemerintah, baik di pusat maupun di daerah,” harapnya.

Yang sangat penting, kata Mira, benar-benar bisa menjalankan registrasi sosial ekonomi di Provinsi NTT tahun 2022 ini agar bisa mendapatkan data yang valid sehingga jangan sampai data yang diperoleh adalah data yang tidak valid atau data yang tidak sesuai.

Mira jelaskan, tujuan dari Regsosek oleh BPS Provinsi NTT adalah upaya pemerintah untuk membangun data kependudukan tunggal, atau satu data. Dengan menggunakan data tunggal, pemerintah dapat melaksanakan berbagai programnya secara terintegrasi, tidak tumpang tindih, dan lebih efisien.

"Jadi nanti kita akan memperoleh satu data yang valid," ungkapnya.

Dia juga berharap masyarakat dapat menerima kehadiran petugas dari Regsosek secara baik sehingga mampu memberikan data yang valid kepada petugas.

Ditambahkan, Regsosek adalah pengumpulan data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan.

Dijelaskan, untuk Provinsi NTT sebanyak 9.772 petugas yang direkrut oleh pemerintah Provinsi NTT dari kabupaten/kota yang sudah dilatih beberapa pekan yang lalu.

"Itu yang kami rekrut dari kabupaten/kota dan sudah dilatih dan hari ini (red) sudah mulai beroperasi," sebutnya.

Sementara BPS-RI yang diwakili Kepala Inspektur Wilayah III BPS, Jamason Sinaga dalam paparannya mengatakan, Regsostek adalah kebutuhan bersama, karena pandemi Covid-19. Dari adanya Covid-19 tersebut, banyak hal yang sangat mengubah kondisi seluruh masyarakat di  Indonesia.

"Ini sebenarnya kebutuhan kita bersama akibat adanya Covid-19 yang dimana banyak yang berubah baik secara struktur termasuk perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat," katanya.

Secara tidak pasti akibat belum didata, kata Jamason, dengan salah satu hal yang dirancang oleh pemerintah, yaitu dengan Regsostek dengan melakukan pendataan terhadap seluruh keluarga di seluruh Indonesia untuk melihat kembali perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat selama ini.

"Akibat data yang tidak pasti, sehingga pemerintah melakukan yang namanya Regsostek untuk pendataan dan melihat kembali 2 hal tersebut," ujarnya.

Dijelaskan, Regsostek tahun 2022 ini sebagai pendataan awal untuk menuju satu data program perlindungan sosial serta pemberdayaan masyarakat.

"Yah, jadi tujuan nantinya bagaimana kondisi kita mengenai perlindungan khsusnya dari masyarakat kita," ungkapnya.

Terkait urgensi dari Regsostek tersebut, yaitu masih terbatasnya data sosial ekonomi yang mencakup semua kebutuhan target program pembangunan.

"Pada beberapa hari kemarin, Menteri Keuangan berkunjung ke Kantor BPS, ketika ada Covid kemarin, pemerintah punya uang, tapi kepada siapa, uang ini akan diberikan sehingga efektif untuk menangani pengaruh dari Covid-19 itu," bebernya.

Diakuinya, data-data yang dimiliki selama ini, masih bersifat sektoral, sehingga pada tahun ini perlu didata ulang untuk menjadi data yang akurat melalui Regsostek tersebut.

"Karena kekurangan kita selama ini yaitu masih memiliki data yang sektoral," katanya.

Terkait pengumpulan data oleh petugas Regsostek, mulai tanggal 15 Oktober hingga 14 November tahun 2022 dan di tahun 2023 mendatang adalah forum konsultasi publik dan penyerahan data.

"Pengolahan datanya di tahun 2023. Untuk datanya kita himpun di tahun ini sedangkan pengolahan datanya untuk disampaikan, yaitu di tahun 2023," jelasnya
(jem/cd3/nz)