KUPANG, Nttzoom-Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melepas sedikitnya 2.721 petugas lapangan. Para petugas itu saat ini tengah melaksanakan pendataan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) tahun 2023 di 16 kabupaten/kota. Dari 16 kabupaten/kota tersebut, terdapat enam kabupaten yang tidak diikutsertakan dalam melakukan pendataan KUMKM tahun 2023 ini. Pasalnya, enam daerah tersebut sudah dilakukan pendataan sebelumnya.

Hal ini dijelaskan Kepala BPS Provinsi NTT melalui Penanggungjawab Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM Provinsi NTT, Demarce Sabuna. Menurut Demarce pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM dimulai sejak 2022 hingga 2024 mendatang dengan cakupan pendataan di tahun 2022 untuk setiap Usaha yang menetap. Sedangkan pada 2023 ini, pendataan dengan cakupan bagi usaha yang menetap dan tidak menetap bagi pedagang kaki lima atau keliling.

Dijelaskan, enam kabupaten yang tidak ikut didata tersebut, nantinya di tahun 2024 akan melakukan pendataan dengan sasaran usaha-usaha yang tidak menetap.

"Pelaksanaan Pendataan PL KUMKM mulai tahun 2022-2024. Cakupan Pendataan 2022 adalah untuk Usaha Menatap Saja. Cakupan pendataan 2023 adalah Usaha Menetap dan Usaha tidak menetap (keliling/kakilima). Sehingga nanti pada tahun 2024 akan dilakukan lagi pendataan di enam kab/kota yang sudah dilakukan pada tahun 2022 dengan sasaran usaha-usaha tidak menetap," jelas Demarce Sabuna, Sabtu (23/9).

Demarce tegaskan, enam kabupaten yang tidak mendapatkan pendataan PL KUMKM di tahun 2023 ini sudah dilakukan pendataan pada tahun sebelumnya yakni tahun 2022 dengan kategori khusus untuk setiap usaha di lokasi usaha menetap. "Iya sudah didata tahun 2022 tapi khusus untuk usaha kategori di lokasi usaha menetap," imbuhnya.

Keenam kabupaten itu, yakni Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Kupang, Kabupaten TTS, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Ende dan Kabupaten Manggarai Barat.

Dijelaskan, dengan informasi unit usaha/perusahaan yang mencakup nama usaha dan alamat, informasi pelaku usaha, hingga informasi karakteristik usaha. Hingga kemudian, pendataan tersebut diharapkan mampu menghasilkan output basis data tunggal koperasi dan UMKM by name by address berdasarkan demografi dan karakteristik usaha.

Dirinya juga mengimbau masyarakat agar menerima kedatangan petugas, dan memberikan jawaban yang benar serta  jujur, kerahasiaan setiap jawaban yang diberikan akan dilindungi oleh undang-undang.

Hal ini, kata dia, sebagai bentuk dukungan dari semua pihak untuk mendukung pelaksanaan PL KUMKM sehingga Provinsi NTT mampu memperoleh Basis Data Tunggal Pelaku (BDPT) Koperasi dan UMKM.

"Petugas kami dibekali dengan atribut lengkap, sehingga kami mengimbau kepada masyarakat agar ketika ada petugas yang mengambil data, masyarakat mohon memberikan data yang akurat," harap dia.

Untuk diketahui, proses pendataan KUMKM tahun 2023 ini berlangsung sejak tanggal 15 September dan berakhir pada 14 Oktober 2023 mendatang.(jem/cd3/nz)