* DPRD Sikka Usul KSO 

MAUMERE, NTTZOOM-Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka dengan tegas mendukung Kerja Sama Operasional ( KSO) terhadap empat unit kapal yang saat ini mubazir di pelabuhan Wuring Kelurahan Wolomarang Kecamatan Alok Barat. Dukungan itu sesuai usulan Anggota DPRD Sikka. 

Hal ini disampaikan Kadis Perhubungan Kabupaten Sikka Mauritius Minggo, Rabu (29/9) di Maumere. 

"Saya setuju dengan usulan Anggota DPRD Sikka untuk KSO atas empat buah kapal yang selama ini tidak dimanfaatkan agar dikelola oleh pihak ketiga,” ungkap Mauritius Minggo yang akrab disapa Us Minggo itu. 

Kerja sama dengan pihak ketiga itu dilakukan lantaran kondisi keuangan daerah untuk biaya operasional kapal-kapal tidak mencukupi. Kapal yang sudah 10 tahun tidak beroperasi. Dan, kerugian yang dialami Pemkab Sikka sedikitnya mencapai Rp 10 miliar.  

Seperti disaksikan media ini Rabu (29/9), empat kapal bantuan pemerintah pusat itu dibiarkan telantar di Pelabuhan Wuring, Kelurahan Wolomarang Kecamatan Alok Barat. Tampak bagian bodi kapal mulai lapuk dan tidak terurus. Hal itu membuat sejumlah Anggota DPRD Sikka yang menyaksikan kapal itu mengaku kecewa.  

Salah satu Anggota DPRD Sikka Fransiskus Ropi Cinde, seusai menyaksikan kondisi empat buah kapal tersebut mengatakan, semestinya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga dapat meningkatkan PAD Kabupaten Sikka.  

Cinde menilai Pemda Sikka tidak mampu mengelola kapal penumpang, karena itu sebaiknya diserahkan kepada pihak ketiga melalui KSO, hal ini karena kondisi kapal yang dinilainya sangat memprihatinkan.  

"Saya prihatin dengan kondisi kapal-kapal ini. Tidak dimanfaatkan oleh Pemda Sikka. Karena itu sebaiknya diberikan kepada pihak ketiga agar dapat meningkatkan PAD di Sikka,” tandas Cinde.  

Sebagai Anggota DPRD Cinde mengaku sangat mendukung  Pemda Sikka dalam pemanfaatan aset-aset di Kabupaten Sikka agar dapat meningkatkan pendapatan daerah. Menurutnya, empat buah kapal yang ditelantarkan itu di antaranya, dua unit berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan dan dua lainnya berasal dari Dinas Perhubungan. Empat buah kapal itu nilainya mencapai Rp 10 miliar. 

Terhadap dua kapal yang berasal dari Dinas Perikanan dan Kelautan, kata Cinde dapat digunakan untuk melakukan pemantauan di wilayah laut pesisir dan patai agar tidak ada nelayan luar yang mencuri terumbu karang di perairan Sikka.  

Hal senada juga disampaikan Anggota DPRD lainnya Wenseslaus Wege dari Fraksi Partai Hanura yang dengan tegas mengatakan empat kapal tersebut harusnya digunakan Pemkab Sikka untuk mendongkrak PAD. Jika hal ini tidak dilakukan maka Pemda Sikka membiarkan Rp 10 miliar terapung di atas laut tanpa manfaat.  

Karena itu Wens meminta pertanggungjawaban pemerintah atas aset Pemda Sikka yang dibiarkan telantar tersebut. Wens juga menilai pemerintah masa bodoh dengan aset-aset bantuan pemerintah pusat yang dibiarkan telantar. 

"Adanya aset daerah yang dibiarkan telantar ini maka dapat dinilai pemerintah masa bodoh dengan bantuan dari pemerintah pusat. Mestinya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan PAD,” ungkap Wens.(rel/cd3/nz)