KUPANG, NTTZOOM- Pengurus Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Provinsi NTT menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) III Tahun 2021 untuk mencari pemimpin baru periode 2022-2026. 

Kegiatan itu dibuka langsung Ketua Himpaudi Pusat, Netti Herawati dihadiri Kadis Pendidikan dan Kebudayaan NTT yang diwakili Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan (GTK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Adelino Soares. 

Pimpinan 4 tahunan itu akan dipilih oleh 14 DPD Himpaudi dan pengurus se-NTT di Aula Kantor DPD RI Perwakilan NTT, Jumat (14/1). 

Ketua Himpaudi Pusat, Netti Herawati pada kesempatan tersebut mengatakan kualitas guru PAUD di NTT lebih tinggi dari daerah lainnya. Namun memang tingkat pendidikannya sedikit lebih di bawah ketimbang dari daerah lainnya. Untuk itu perhatian pempus terus didorong dan mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat.  

Tantangan saat ini, anak NTT masih banyak yang tidak mengikuti PAUD. Tantangan berikut, yakni NTT tingkat stunting masih tinggi, sehingga anak harus mendapat perhatian lebih dari guru. 

Himpaudi harus menjaga setiap guru agar tidak melakukan malpraktek yang merugikan anak, karena seluruh anak harus mendapat hak anak. "Mari kita semua kerja sama mendorong kualitas melalui penguatan organisasi, dan mulai melakukan perubahan dan komitmen dari diri sendiri," katanya. 

Talenalain Muskanan-Fola, Katua Himpaudi 2017-2022 menyebut sebagaimana amanat dari Anggaran Dasar Himpaudi Bab VII Pasal 22 Ayat 2, bahwa pemusyawaratan Himpaudi tingkat provinsi dilaksanakan melalui Muswil. 

"Tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga Bab IV Pasal 15, Muswil adalah musyawarah tertinggi di tingkat wilayah yang dihadiri oleh Pengurus Daerah (kabupaten/kota) yang diselenggarakan empat tahun sekali," katanya.  

Disebutkan, perumusan dan penetapan rincian program kerja untuk periode selanjutnya, serta perumusan rekomendasi internal dan eksternal juga akan dibahas dalam kegiatan itu.  

Dalam muswil juga akan diselenggarakan pemilihan dan penetapan ketua melalui pemilihan langsung oleh peserta muswil. Sedangkan untuk kepengurusan akan diatur oleh tim formatur. 

Adapun peserta muswil adalah delegasi Pengurus Wilayah dan Delegasi Pengurus Daerah yang terdiri dari Ketua dan Sekretais Daerah dan Ketua-ketua Cabang yang ditunjuk oleh daerah bersangkutan. Sedangkan Muswil ini akan ditinjau oleh Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, Anggota Luar Biasa, dan Anggota Kehormatan.  

"Diharapkan untuk menghasilkan program-program yang baru dan lebih baik lagi agar bisa melaksanakan program yang lebih baik lagi dari program-program sebelumnya," ungkapnya. 

Koordinasinya harus lewat Dinas, pengawas kerja sama untuk bisa memfasilitasi pembentukan tersebut. Selain itu, untuk bidang-bidang itu kebanyakan itu di bidang Litbang. 

Peningkatan kompetisi gurunya ada Diklat itu dipusat yang bekerja sama dengan Humpaudi karena butuh biaya, butuh juga dengan terkait Sumber Daya Manusia (SDM). "Kami kerja sama dengan Humpaudi itu ada Diklat, Workshop, Guru Gratis mendukung literasi," sebutnya.  

Di masa Pandemi Covid-19 itu ada Bimtek untuk pembelajaran di masa pamdemi dengan menyediakan kurikulum adaptasi untuk peningkatan kompetensi gurunya. Sedangkan untuk kualifikasi sekitar tahun 2019 itu kami bekerja sama dengan UT untuk tingkat kapasitas guru.  

"Kami kerja sama dengan UT Untuk meminta agar ada Diklat Kuliah untuk guru. karena, guru-guru PAUD itu banyak yang belum S1. Dan memang banyak sarjana yang belum linear sebab mereka Guru Paud tapi ada yang Sarjana Ekonomi, Sarjana Sosial dan lain-lain," sebutnya.  

Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan (GTK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Adelino Soares menambahkan PAUD di NTT, sesuai dengan data memang lembaga lembaga PAUD di setiap kabupaten/kota tentu harus ditambah. 

Menurutnya, perlu ada kerja sama dengan semua pihak. Pendidikan PAUD harus berada di Masjid, Gereja, di kelompok-kelompok masyarakat karena sehingga kemudian anak-anak usia dini  memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan dan pembelajaran yang memadai.  

Terkait dengan tenaga kependidikan untuk PAUD, formasi yang dibuka pemerintah hanya seleksi PPPK karena tidak ada formasi CPNS untuk tenaga kependidikan baik PAUD maupun guru di tingkat SD, SMP, SMA, SMK dan SLB.  

"Mengapa lakukan itu, karena setelah dikaji ternyata jumlah pendidik di PAUD sampai dengan SMA, SD, SMP dan SLB usia mereka itu di atas 35 tahun. Artinya itu 65 persen. Sehingga kebijakan ini dilakukan dengan seleksi PPPK," bebernya.  

Ia berharap kesejahteraan tenaga pendidikan dan kabupaten harus merespon untuk meyampaikan formasi yang memadai. Lebih khususnya, memberi perhatian untuk pendidik PAUD. 

"Harapan kita dari Muswil ini dapat memilih pemimpin yang terbaik dari pemimpin sebelumnya. Melahirkan program-program yang strategis tidak hanya untuk keberlangsungan organisasi ini, tidak hanya untuk keberadaan pendidik dan kependidikan tenaga pendidik PAUD tetapi kita lebih berorientasi pada anak-anak PAUD," sebutnya.(jem/cd3/nz)