KUPANG, NTTzoom.com - Pengurus DPP Partai Demokrat Anita Jacoba Gah meminta para pemilih menolak politik uang saat kampanye calon Gubernur NTT dan Wakil Gubernur NTT Melki Laka Lena dan Johni Asadoma (Melki - Joni) di Lapangan Sitarda Kota Kupang, Sabtu (23/11/2024).

Melki-Joni menjadi pasangan calon terakhir yang berkampanye di Kota Kupang sebelum memasuki masa tenang 24-26 November 2024 menjelang hari H Rabu 27 November 2024.

Anita mengatakan, jangan asal pilih pemimpin karena bisa saja akan membawa kesengsaraan bagi NTT selama lima tahun mendatang.
"Tolak money politic, setuju," ungkap Anita.

Ia mengatakan, uang dari hasil money politik justru akan membawa kesengsaraan dan penderitaan lima tahun mendatang," katanya.

Karena itu, pasangan Melki-Joni  menjadi pilihan yang tepat untuk memimpin NTT lima tahun mendatang.

"Jangan salah pilih. Pilih Melki -Joni karena
Dia tahu apa yang dirasakan oleh rakyat NTT," tandas Anita yang juga nggota DPR RI tiga periode ini.

Ia mengatakan, NTT masih mengalami masalah dalam berbagai bidang seperti infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. Dia meminta pilih pemimpin yang tidak egois dan tidak mengurus kepentingan pribadi dan golongan.

"Bapak mama NTT membutuhkan seorang pemimin yang memiliki komitmen yang mengubah wajah NTT ke depan," kata Anita.

Ketua DPW PAN NTT Ahmad Johan mengatakan, politik uang hanya berlaku bagi calon yang tidak percaya diri bahkan tidak mempunyai program yang jelas.

"Mereka yang tidak percaya diri dan tidak punya program yang ril dalam membangun NTT ke depan," katanya.

Ahmad mengatakan, jangan menggadaikan diri dengan rokok satu bungkus dan uang Rp 50.000 hanya untuk memilih calon lain.

Sementara itu, Melki - Joni memastikan mereka akan menang dalam pemilihan pada Rabu 27 November 2024 karena didukung oleh banyak parpol dan anggota dewan.

"Kami didukung oleh pak Prabowo Subianto ketum Partai Gerindra yang juga Presiden," katanya.

Selain itu, didukung 33 menteri dan wakil menteri  280 anggota diri DPR - RI, 36 orang anggota DPRD Provinsi NTT dan 308 DPRD kabupaten/kota.

"Dengan kekuatan yang ada, kami pastikan Melki - Joni tidak perlu lobi karena kami ini bagian dari pemerintah pusat. Itu yang membedakan Melki - Joni dengan paket lain," tandas Melki. (jun/nz)