Kanwil Kemenkumham NTT Tindaklanjuti Temuan Pungli Ombudsman RI di Rutan Kupang 
Kepala Kanwil Kemenkumham HAM Provinsi NTT, Mercy Djone
PP
08 Jun 2024 11:50 WITA

Kanwil Kemenkumham NTT Tindaklanjuti Temuan Pungli Ombudsman RI di Rutan Kupang 

Kupang, Nttzoom - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum(Kemenkum) dan Hak Asasi Manusia (HAM) Provinsi Nusa Tenggara Timur(NTT) membentuk Tim Investigasi untuk menulusuri terkait dugaan pungutan liar (Pungli) yang melibatkan sejumlah tahanan dan para petugas pelayanan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Kupang.

Kepala Kanwil Kemenkumham HAM Provinsi NTT, Mercy Djone melalui Bidang Humas Kanwil Kemenkumham NTT, Dian Lenggu pada Sabtu, 8 Juni 2024 menjelaskan, pihaknya segera membentuk tim untuk melakukan penelurusan terkait sejumlah oknum petugas serta tahanan di Rutan Kelas II B Kupang.

 “Saya segera bentuk tim dan akan melakukan langkah-langkah pemeriksaan, dan apabila ada petugas dan tahanan yang terlibat dan terbukti, maka akan saya tindak tegas,” tegas Kepala Kanwil Kemenkumham HAM NTT, Mercy Djone.

Hal ini, terang Mercy, menindaklanjuti hasil temuan dari Ombudsman Republik Indonesia (RI) aperwakilan Provinsi NTT pada Jumat, 7 Juni 2024 saat berkunjung ke Rutan Kelas II B Kupang di Liliba, Kota Kupang, NTT.

Mercy menuturkan jika dalam hasil investigasi di Rutan Kelas II B Kupang ditemukan adanya dugaan Pungli, Ia akan mengambil langkah yang tegas.

“Jika terbukti,  oknum tersebut akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Untuk sekarng kami belum bisa menjawab, karena masih ada proses investigasi terlebih dahulu,” bebernya.

Sebelumnya diberitakan Nttzoom.com pada Jum'at, 7 Juni 2024, Ombudsman RI perwakilan NTT temukan adanya praktik dugaan Pungli di Rutan Kelas II B yang melibatkan tahanan dan petugas pelayanan di Rutan Kelas II B Kupang.

Andapun, modus dari Pungli ini yakni untuk berupaya agar para tahanan Bebas Demi Hukum(BDH) dengan membayar nominal yang cukup besar.

Dugaan pungli tersebut melibatkan warga binaan dan sejumlah pegawai pelayanan di Rutan Kelas II B Kupang.

Darius menerangkan, sejumlah warga binaan di Rutan kelas II B Kupang, diduga menjadi kaki tangan dari oknum pegawai tertentu untuk membantu warga binaan lain yang masih berstatus tahanan agar surat keputusan perpanjangan panahanan tidak diterima bagian pelayanan tahanan Rutan Kelas II B Kupang hingga batas waktu penahanan berakhir. 

“Untuk urusan ini (red), para tahanan di bebani biaya mulai dari Rp.2.000.000 hingga Rp 40.000.000 agar bisa bebas demi hukum (BDH),” ungkap Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT, Darius Beda Daton usai mengunjungi eks warga binaan Rutan Kelas II B Kupang di Liliba, Kota Kupang, NTT, Jumat (7/6/2024).

Dapatkan sekarang

NTT Zoom, Ringan dan cepat
0 Disukai