Kupang, Nttzoom - Ketua Umum (Ketum) Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT ) mendukung penuh program Pengurus Pusat (PP) PBSI terkait pengembangan organisasi menuju Bulutangkis NTT emas tahun 2028.  

Dukungan itu, untuk mendukung program-program dari PP PBSI untuk dapat mengembangkan organisasi Bulutangkis emas di NTT pada tahun 2028 mendatang.  

Dukungan itu, harus disertakan dengan pelatihan-pelatihan para atlet-atlet yang ada di NTT. Apalagi berkaitan dengan Sistem Informasi (SI) PBSI sebagai aspek yang tak dapat dipisahkan dari perkembangan organisasi.  

Baginya, penerapan sistem informasi yang terpadu dapat membantu organisasi dalam meningkatkan produktivitas kerja dan membangun komunikasi yang lebih baik.   

“Kita NTT harus raih Bulutangkis emas di tahun 2028. Tapi harus dilakukan pelatihan dan bimbingan untuk para atlet-atlet kita. Selain itu, SI ini harus kita bereskan agar tidak terjadi kesalahan," ujar Ketum PBSI NTT, Ir. Alexander Foenay kepada Nttzoom.com, Minggu (21/7/2024). 

Alex menyebut, di dalam SI organisasi ini, terdapat pengelolaan data keanggotaan PBSI yang akurat mencakup data atlet, klub, gedung olahraga, pelatih, referee hingga wasit.   

“Rangkaian informasi penyelenggaraan turnamen di segala tingkatan juga akan dimuat di sistem tersebut. Sehingga, para atlet dengan mudah mendaftarkan diri untuk mengikuti kejuaraan," ujar Bakal Calon Wali Kota Kupang pada Pilkada 2024 ini. 

Sistem ini, lanjut Anggota DPRD Provinsi NTT periode 2019-2024 itu, punya peranan penting untuk PBSI dengan adanya sistem terpadu, maka kita akan punya data-data yang valid. Fungsi kedua adalah data turnamen mulai dari tingkat daerah hingga nasional.  

“Sehingga kita perlu mendukung penuh program dari PP PBSI agar turnamen-turnamen di daerah dapat terlaksana. Kita, di NTT raih emas di tahun 2028,” bebernya. 

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum (Ketum) PBSI Provinsi NTT yang diwakili Sekretaris PBSI Provinsi NTT, Ady Hendrik Manafe, mengaku PBSI telah menerapkan SI terpadu antara pengurus pusat dan pengurus Provinsi sejak Desember 2014 atau 10 tahun.  

Oleh karena itu, sebut Ady, sudah saatnya antara pengurus Provinsi dan Kabupaten/Kota juga perlu memadukan data sehingga memiliki data atau informasi yang sama tentang keabsahan termasuk memiliki peluang untuk mengikuti berbagai kejuaraan di level manapun karena atlet sudah masuk dalam SI PBSI.   

Ady juga mengaku kalau di NTT masih terjadi minimnya atlet dalam SI PBSI Pengurus Provinsi (Pengprov) NTT.

Dikarenakan, belum semua pengurus di kabupaten/kota memiliki kepengurusan yang aktif dan belum adanya penyebaran informasi dan pembentukan klub yang sah dari setiap pengurus Kabupaten/Kota termasuk informasi akan pentingnya pendataan atlet oleh masing-masing klub.  

“Hanya 8 kepengurusan yang aktif yakni Kabupaten TTS, Belu, Alor, Lembata, Manggarai, Manggarai Barat, Nagekeo dan Kota Kupang. Yang lain kepengurusan tidak aktif. Ada yang sudah kasih mandat bentuk pengurus tapi belum buat pengurus baru seperti Sumba Barat  Daya dan Rote Ndao,” beber Ady.  

Dia juga membeberkan keterbatasan data atlet maupun klub pada SI menyebabkan masih banyak atlet yang menangkap keanggotaan pada beberapa klub, termasuk pada saat pendataan atlet untuk mengikuti kejuaraan yang diselenggarakan oleh PBSI terkendala dikarenakan atlet tersebut belum masih dalam SI PBSI. (jem/dev/nz)