Linus Lusi Dorong Percepatan Tindak Lanjut Temuan BPK di Pemkot Kupang 
Rakorwasda Semester I dan Evaluasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan NTT tingkat Kota Kupang di Hotel Naka, Kota Kupang, Senin (3/2/2025). 
Linus Lusi Dorong Percepatan Tindak Lanjut Temuan BPK di Pemkot Kupang 
Rakorwasda) Semester I dan Evaluasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan NTT tingkat Kota Kupang di Hotel Naka, Kota Kupang, Senin (3/2/2025). 
admin
03 Feb 2025 18:01 WITA

Linus Lusi Dorong Percepatan Tindak Lanjut Temuan BPK di Pemkot Kupang 

KUPANG, NTTzoom.com - Penjabat Wali Kota Kupang, Linus Lusi membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Semester I dan Evaluasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan NTT tingkat Kota Kupang di Hotel Naka, Kota Kupang, Senin (3/2/2025). 

Hadir Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi NTT, Slamet Riyadi, Staf Ahli Wali Kota Kupang Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan, Matius B.L. Radjah, Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Kupang, Yanuar Dally. 

Linus menekankan Rakorwasda menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan akuntabilitas, serta mempercepat tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan NTT. 

"BPK bukan sekadar auditor negara, tetapi juga memiliki peran strategis dalam memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, diperlukan komitmen kuat dari seluruh perangkat daerah untuk segera menyelesaikan rekomendasi yang masih tertunda," ujar Linus. 

Ia mengapresiasi kinerja Inspektorat Daerah Kota Kupang yang telah menunjukkan progres dalam penyelesaian temuan-temuan, meskipun baru mencapai 75 persen.  

Linus mendorong perangkat daerah untuk bekerja lebih optimal dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi agar pengelolaan keuangan semakin baik dan transparan. 

"Kerja sama antara OPD, Inspektorat, dan BPK RI sangat penting agar setiap temuan dan rekomendasi dapat diselesaikan tepat waktu. Ini bukan hanya tentang kepatuhan administrasi, tetapi juga tentang meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat," tambahnya. 

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi NTT, Slamet Riyadi, menegaskan pengelolaan keuangan negara harus selalu mengedepankan akuntabilitas dan transparansi.  

Ia menekankan bahwa setiap laporan keuangan yang disusun harus sesuai dengan standar akuntansi dan menjadi bagian dari sistem pengendalian internal yang baik. 

"Tujuan utama pemeriksaan BPK bukan hanya menemukan kesalahan, tetapi lebih kepada perbaikan sistem tata kelola keuangan. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat semakin profesional dan bertanggung jawab dalam mengelola anggaran," jelas Slamet Riyadi. (jr/nz*)

Dapatkan sekarang

NTT Zoom, Ringan dan cepat
0 Disukai