Kupang, NTTZOOM- Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur(NTT), Darius Beda Daton rapat kerja bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) di seluruh Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Rapat kerja seluruh KPU NTT itu di Hotel Aston Kupang pada Rabu, 31 Juli 2024 dihadiri oleh seluruh anggota dan sekretaris KPU kabupaten/kota seluruh NTT.  

Dalam rapat kerja itu, Darius Beda Daton berpandangan KPU perlu membangun Zona Integritas (ZI).  

Menurut Darius, KPU di seluruh Provinsi NTT wajib membangun ZI dikarenakan KPU adalah pintu gerbang lahirnya pemimpin bangsa yang berkualitas dengan menentukan nasib seluruh rakyat dalam menentukan pesta demokrasi setiap lima tahunan.  

“Kalau tidak berintegritas, mereka (KPU) akan gampang tergoda karena kewenangan yang dimiliki,” ujar Darius dalam rilis yang diterima Nttzoom.com pada Kamis, 1 Agustus 2024.  

Peraturan dan kebijakan, timpal Darius, bisa disalahgunakan untuk menguntungkan segelintir orang. Korupsi oleh penyelenggara pemilu merusak kualitas demokrasi di Indonesia, khususnya di NTT.  

Terutama, jika berpengaruh pada sosok pilihan rakyat. Dan, penyelenggara pemilu memiliki kuasa dan anggaran yang besar dalam menyelenggarakan pemilu di Indonesia.  

“Kekuasaan itu berpotensi memicu berbagai jenis korupsi berupa; konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, pemerasan, menerima suap, perbuatan curang dan money politic kepada penyelenggara maupun pengawas pemilu," ujarnya. 

Dikatakan Darius, sesuai dengan Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) menyebutkan bahwa terdapat 44 kasus korupsi pengadaan barang dan jasa oleh anggota KPU di rentang waktu 2014-2022.  

Oleh karena itu, sebagai kepala Ombudsman RI perwakilan NTT, ia mengingatkan agar KPU seluruh NTT perlu membangun ZI di setiap lingkungan kerja. Dengan tujuan agar memberikan edukasi-edukasi positif di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). 

“Karena itu membangun Zona integritas di lingkungan kerja bukanlah hal formalitas belaka tetapi harus merasuk dalam hati seluruh aparatur negara,” kata Darius. (jem/dev/nz*)