MAUMERE, NTTZOOM-DPRD Kabupaten Sikka mengaku tidak tahu terkait adanya perjanjian kerja sama (PKS) pinjaman daerah senilai Rp 216 miliar lebih antara pemerintah, DPRD dan PT.SMI.

DPRD bahkan mengaku baru mengetahui setelah membaca di media masa, bahwa akan dilakukan penandatanganan PKS tersebut. Karena itu DPRD meminta pemerintah menghargai rekomendasi yang diberikan DPRD pada 15 Juni 2021 dalam rapat bersama di ruang kerja Ketua DPRD Sikka.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Sikka Donatus David SH, Senin (2/8) di Maumere. Menurut David, proses pinjaman daerah akan mencapai batas akhir (4/8) yang akan datang dan akan dilaksanakan penandatanganan kerja sama antara pemerintah dan PT SMI. David berharap proses penandanganan PKS  itu perlu membentuk kemitraan yang baik antara pemerintah dan DPRD. 

"Kita berharap pemerintah terlebih dahulu menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami berikan pada 15 Juni yang lalu dalam rapat kerja DPRD yang dihadiri fraksi dan alat kelengkapan DPRD Sikka di ruang kerja ketua DPRD,” jelas David.

Rapat kerja bersama ketua fraksi, alat kelengkapan dan pemerintah itu kata David dilanjutkan lagi pada 28 Juni 2021 di ruang kerja Ketua DPRD Sikka. Dalam rapat tersebut tetap mengacu pada rekemendasi untuk menghadirkan tiga pihak secara bersama-sama untuk membahas terkait pinjaman daerah tersebut.

"Kami meminta sebelum dilakukan penandatanganan PKS dengan PT SMI itu, harus dilakukan rapat terlebih dahulu, yakni rapat segitiga, PT SMI, pemerintah dan DPRD Sikka. Ini kami harapkan sebelum dilakukan penandatanganan PKS,” tegas David.

David menambahkan, yang perlu ditegaskan terkait pinjaman daerah ini bahwa pemerintah sebelum melaksanakan penandatanganan kerja sama itu, akan lebih elegan menanggapi rekomendasi yang diberikan DPRD.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Sikka Gregorius Nago Bapa yang akrab disapa Us Bapa. Gregorius katakan, akan sangat beretika ketika pemerintah menanggapi rekomendasi yang disampaikan DPRD terkait pinjaman daerah tersebut. Sebagai mitra pemerintah juga harus menghargai permintaan DPRD dalam rekomendasi tersebut.

Us mengaku mendukung penuh niat pemerintah melakukan pinjaman daerah, namun pemerintah semestinya duduk bersama membahas pinjaman daerah dengan informasi bunga yang berbeda-beda. Apa yang disampaikan pemerintah terkait bunga pinjaman itu, berbeda dengan apa yang disampaikan PT SMI kepada DPRD Sikka.

"Kami meminta pemerintah untuk lebih beretika untuk menanggapi rekomendasi yang disampaikan DPRD. Hal ini karena pemerintah menyampaikan bunga pinjaman berbeda dengan apa yang disampaikan PT. SMI kepada DPRD,” tegas Us.

Menurut dia, persoalan mendasar terkait pinjaman daerah itu, karena pemerintah belum menyampaikan secara transparan terkait bunga pinjaman. Hal ini yang kemudian menjadi polemik antara pemerintah dan DPRD Sikka. Oleh karena itu lanjut Us, perlu dihadirkan PT SMI, pemerintah dan DPRD untuk membahas secara bersama-sama terkait bunga pinjaman tersebut.

"Persoal mendasar di sini adalah bunga pinjaman, yang akan dibebankan kepada daerah, karena itu perlu bahas secara bersama-sama antara pemerintah, DPRD Sikka dan PT SMI," ujar Us.(rel/cd3/nz)