‎Jakarta, NTTzoom.com — PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) mendorong pengembangan panas bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang tidak hanya mengedepankan kesiapan teknis, tetapi juga memastikan pembangunan berjalan seiring dengan penerimaan masyarakat.

‎Pendekatan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Diskusi Penerimaan Sosial Panas Bumi Nusa Tenggara Timur yang diselenggarakan Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) di Jakarta, Jumat (4/9/2026).

‎Forum tersebut mempertemukan pemerintah, pengembang, akademisi, pakar, masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan untuk membahas pengembangan panas bumi dari sisi teknis, ekonomi, sosial, dan tata kelola.

‎Chairperson Purnomo Yusgiantoro Center, Filda Citra Yusgiantoro, menekankan pentingnya ruang dialog yang mampu mempertemukan berbagai perspektif dalam pengembangan panas bumi.

‎“Pengembangan panas bumi tidak hanya perlu dilihat dari perspektif teknis dan ekonomi, tetapi juga dari sisi sosial dan tata kelola. Karena itu, ruang dialog antarpemangku kepentingan menjadi penting untuk mempertemukan berbagai perspektif dalam pengembangan panas bumi,” ujar Filda.

‎Dalam forum tersebut, Manager Unit Pelaksana Proyek PLN UIP Nusra, Avianda Edwin Fachrudin, menyampaikan bahwa Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 merencanakan pengembangan 132 proyek pembangkit dengan total kapasitas 2.182 megawatt (MW) di Nusa Tenggara.

‎Dari total tersebut, sekitar 47 persen atau 1.016 MW berasal dari energi baru terbarukan. Sementara khusus di Pulau Flores, pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) direncanakan mencapai 162 MW.

‎“Pengembangan panas bumi memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan energi dan peningkatan pemanfaatan energi bersih di Nusa Tenggara. Namun, pembangunan tidak hanya berbicara mengenai aspek teknis. Kondisi sosial, budaya, serta karakter masyarakat di setiap wilayah juga menjadi bagian penting yang harus diperhatikan,” kata Avianda.

‎Avianda menjelaskan, pengalaman pengembangan panas bumi PLN di Ulumbu, Mataloko, dan Atadei menunjukkan bahwa setiap wilayah memiliki karakteristik serta dinamika sosial yang berbeda.

‎Sejumlah isu yang muncul antara lain pengadaan tanah, pemanfaatan sumber air, kebutuhan peningkatan infrastruktur, hingga adanya penolakan dari sebagian kelompok masyarakat. Kondisi tersebut membuat komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah serta masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan.

‎Sementara itu, Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM, Priatin Hadi Wijaya, menyampaikan Indonesia memiliki potensi panas bumi sekitar 23,2 gigawatt (GW) dengan kapasitas terpasang sekitar 2,78 GW atau 11,6 persen dari total potensi. Untuk kawasan Nusa Tenggara, potensi panas bumi tercatat sekitar 1,27 GW.

‎Menurut Priatin, pengembangan panas bumi masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari tata guna lahan dan perizinan, risiko sumber daya, keekonomian proyek, kebutuhan listrik, hingga dinamika sosial dan resistensi masyarakat.

‎Pemerintah pun mendorong pendekatan social mapping and social engagement, antara lain melalui pemetaan pemangku kepentingan, sosialisasi dan diskusi di ruang publik, serta pelibatan akademisi dan praktisi.

‎Forum tersebut turut menggarisbawahi bahwa penerimaan sosial tidak cukup dibangun melalui penyampaian informasi kepada masyarakat. Pelibatan sejak tahap awal, komunikasi dua arah yang memperhatikan kondisi sosial dan budaya, pengetahuan lokal, serta distribusi manfaat yang berkeadilan menjadi bagian penting dalam pengembangan panas bumi.

‎General Manager PLN UIP Nusra, RDW Manurung, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur energi bersih perlu berjalan beriringan dengan pembangunan daerah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

‎“Pengembangan panas bumi merupakan bagian penting dalam memperkuat sistem kelistrikan sekaligus mendorong pemanfaatan energi bersih di Nusa Tenggara. Karena itu, PLN terus mengedepankan kolaborasi dengan pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan dapat berjalan berkelanjutan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutup Manurung. (nz)