Mataram, NTTzoom.com — PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) memperkuat kolaborasi strategis dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui Focus Group Discussion (FGD) yang membahas perizinan, sertifikasi aset, dan serah terima lahan proyek ketenagalistrikan tahun 2026 di wilayah Nusa Tenggara.

‎FGD yang melibatkan jajaran Kementerian ATR/BPN, Kepala Kanwil BPN Provinsi NTT Fransiska Vivi Ganggas, serta jajaran Kantor Pertanahan NTB dan NTT ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat dukungan layanan pertanahan bagi proyek strategis ketenagalistrikan, khususnya yang berbasis energi baru terbarukan.

‎Senior Manager Perizinan, Pertanahan, dan Komunikasi PLN UIP Nusra, Bruly Victor Tarigan, mengatakan aspek pertanahan memiliki peran vital dalam kelancaran pembangunan infrastruktur kelistrikan.

‎“Melalui forum ini, kami ingin menyelaraskan langkah sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan. Target pembangunan 2026 membutuhkan dukungan seluruh pihak, khususnya dalam percepatan layanan pertanahan dan kepastian hukum,” ujarnya.

‎Mengacu RUPTL 2025–2034, wilayah Nusa Tenggara direncanakan mendapat 132 proyek ketenagalistrikan dengan total kapasitas 2.182 MW, di mana sekitar 47 persen atau 1.016 MW berasal dari energi baru terbarukan.

‎Dalam kesempatan itu, Kepala Kanwil BPN Provinsi NTT, Fransiska Vivi Ganggas, menyerahkan hasil pengadaan tanah proyek PLTP Ulumbu di Kabupaten Manggarai sebanyak 528 bidang seluas 17.532 meter persegi kepada PLN UIP Nusra.

‎Fransiska menyebut, sepanjang 2025 hingga awal 2026, BPN NTT telah menerbitkan 96 sertifikat Hak Guna Bangunan kepada PLN UIP Nusra serta menekankan pentingnya ketelitian dalam pengadaan tanah, terutama yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat.

‎“Kami berharap kolaborasi dan koordinasi ini terus diperkuat guna mendukung pembangunan untuk kepentingan umum, khususnya sektor ketenagalistrikan,” katanya.

‎Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan serah terima hasil pengadaan tanah PLTP Ulumbu, penyerahan piagam penghargaan penyelesaian KKPR Atadei kepada ATR/BPN, serta penghargaan pengamanan aset kepada Kantor Pertanahan Manggarai Barat dan Timor Tengah Utara.

‎General Manager PLN UIP Nusra, Rizki Aftarianto, menegaskan FGD ini menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh tahapan pengadaan lahan dan sertifikasi aset berjalan transparan dan akuntabel.

‎“PLN berkomitmen memperkuat kolaborasi lintas sektor agar seluruh proyek ketenagalistrikan, khususnya berbasis energi bersih, dapat berjalan tepat waktu dan berkelanjutan,” ujarnya.

‎Sinergi PLN dan BPN ini diharapkan mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Nusa Tenggara sekaligus mendukung agenda transisi energi nasional. (nz)