Kupang, Nttzoom - Pengurus Pusat (PP) Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) melakukan zoom meeting bersama Pengurus PBSI Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk mensosialisasikan Sistem Informasi (SI) organisasi.  

Adapun narasumber dalam zoom meeting itu yakni Setio Pertiwanggono selaku PP PBSI Subbid Sistem Informasi. Ia memberikan penjelasan terkait SI organisasi kepada Pengurus PBSI Provinsi NTT dan pengurus PBSI kabupaten/kota di NTT. 

Dalam arahannya, Setio Pertiwanggono menjelaskan, SI merupakan aspek yang tak dapat dipisahkan dari perkembangan organisasi. Menurutnya, penerapan sistem informasi yang terpadu dapat membantu organisasi dalam meningkatkan produktivitas kerja dan membangun komunikasi yang lebih baik.  

“Inilah yang menjadi latar belakang dibentuknya sistem informasi di tubuh PBSI yang dapat menjembatani komunikasi antara pengurus PBSI yang ada di pusat dengan 34 pengurus provinsi yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Termasuk PBSI Provinsi NTT," ujarnya pada Jumat 19 Juli 2024 malam. 

Di dalam sistem informasi ini, lanjut dia, terdapat pengelolaan data keanggotaan PBSI yang akurat mencakup data atlet, klub, gedung olahraga, pelatih, referee hingga wasit.  

Rangkaian informasi penyelenggaraan turnamen di segala tingkatan juga akan dimuat di sistem tersebut. Sehingga, para atlet dengan mudah mendaftarkan diri untuk mengikuti kejuaraan.  

“Sistem informasi ini memiliki banyak manfaat. Mudah-mudahan sistem ini dapat memudahkan administrasi di tubuh PBSI dan nantinya akan membantu kita meningkatkan kejayaan bulutangkis Indonesia,” Ujarnya  

“Sistem ini punya peranan penting untuk PBSI, dengan adanya sistem terpadu, maka kita akan punya data-data yang valid. Fungsi kedua adalah data turnamen mulai dari tingkat daerah hingga nasional,” tambah dia. 

Dia juga meminta kepada pengprov PBSI NTT untuk melakukan simulasi pembuatan sistem penyelenggaraan turnamen. Dalam sistem tersebut, terdapat berbagai informasi mengenai turnamen, mulai dari tanggal, tempat hingga referee yang memimpin jalannya turnamen. Dalam sistem terpadu ini, tiap klub dapat langsung mendaftarkan pemainnya dalam turnamen ini.  

“Kami berharap mudah-mudahan komunikasi antara pengurus pusat dan pengurus provinsi bisa terjalin lebih teratur dan database juga lebih rapih.” Timpalnya  

Sementara itu Ketua Umum(Ketum) PBSI Provinsi NTT yang diwakili Sekretaris PBSI Provinsi NTT, Ady Hendrik Manafe, mengaku bahwa PBSI telah menerapkan SI terpadu antara pengurus pusat dan pengurus Provinsi sejak Desember 2014 lalu. Artinya sudah sepuluh tahun.  

Oleh karena itu, sebut Ady, sudah saatnya antara pengurus Provinsi dan Kabupaten/Kota juga perlu memadukan data sehingga memiliki data atau informasi yang sama tentang keabsahan termasuk memiliki peluang untuk mengikuti berbagai kejuaraan di level manapun karena atlet sudah masuk dalam SI PBSI.  

Ady juga mengaku kalau di NTT masih terjadi minimnya atlet dalam SI PBSI Pengurus Provinsi (Pengprov) NTT. Dikarenakan, belum semua pengurus di kabupaten/kota memiliki kepengurusan yang aktif dan belum adanya penyebaran informasi dan pembentukan klub yang sah dari setiap pengurus Kabupaten/Kota termasuk informasi akan pentingnya pendataan atlet oleh masing-masing klub. 

“Hanya 8 kepengurusan yang aktif yakni Kabupaten TTS, Belu, Alor, Lembata, Manggarai, Manggarai Barat, Nagekeo dan Kota Kupang. Yang lain kepengurusan tidak aktif. Ada yang sudah kasih mandat bentuk pengurus tapi belum buat pengurus baru seperti Sumba Barat  Daya dan Rote Ndao,” beber Ady. 

Dirinya juga membeberkan bahwa keterbatasan data atlet maupun klub pada SI menyebabkan masih banyak atlet yang menangkap keanggotaan pada beberapa klub, termasuk pada saat pendataan atlet untuk mengikuti kejuaraan yang diselenggarakan oleh PBSI terkendala dikarenakan atlet tersebut belum masih dalam SI PBSI. (jem/dev/nz)