‎Jakarta, NTTzoom.com — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan struktur pemerintahan dengan melantik enam pejabat baru dalam Kabinet Merah Putih dan posisi strategis lain di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (27/4/2026). 

‎Upacara pelantikan berlangsung dengan pengucapan sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Presiden.

‎Perubahan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat koordinasi kebijakan dan efektivitas pelaksanaan program prioritas nasional selama sisa periode pemerintahan 2024–2029.

‎Berikut daftar nama pejabat yang dilantik:

‎1. Muhammad Jumhur Hidayat dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup & Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menggantikan posisi sebelumnya yang dipegang oleh Hanif Faisol.

‎2. Hanif Faisol Nurofiq diangkat sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, setelah sebelumnya menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup sejak 2024.

‎3. Dudung Abdurrachman resmi menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP), menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Muhammad Qodari.

‎4. Muhammad Qodari dilantik sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), posisi baru untuk memperkuat komunikasi kebijakan pemerintah.

‎5. Hasan Nasbi diangkat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, bertugas membantu Presiden dalam strategi komunikasi publik.

‎6. Abdul Kadir Karding ditunjuk sebagai Kepala Badan Karantina Nasional, dengan pengalaman panjang sebagai legislator dan menteri sebelumnya.

‎Pelantikan ini juga menandai reshuffle jilid kelima Kabinet Merah Putih, setelah Prabowo sebelumnya melakukan beberapa kali perombakan struktur kabinet sejak menjabat Presiden. 

Perubahan kali ini menyasar posisi strategis mulai dari kementerian hingga badan komunikasi dan karantina.

Hanif Faisol sendiri, yang kini menjadi Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, diposisikan untuk mendukung percepatan program ketahanan pangan nasional serta berbagai agenda strategis sektor pangan.

Presiden Prabowo menekankan pentingnya kerja cepat dan koordinasi yang kuat antar lembaga pemerintahan untuk menjawab tantangan sosial-ekonomi saat ini, termasuk dalam bidang lingkungan, pangan, dan komunikasi kebijakan publik. (nz)