KUPANG, NTTzoom.com - Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP Apindo) NTT menggelar Rapat Kerja dan Konsultasi (Rakerkonprov) tahun 2025 di Hotel Harper Kupang, Senin (24/11/2025). 

Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena yang diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi Linus Lusi membuka Rakerkonprov Apindo NTT. 

"Rakerkonprov ini sangat relevan karena membicarakan hak-hak keberpihakkan antara pelaku usaha dan tenaga kerja," kata Linus. 

Ia berharap, Apindo terus mendukung iklim investasi di NTT dan tentunya juga fokus pada pendidikan vokasi terkait dunia usaha bekerja sama dengan sekolah dan kampus. 

Selain itu, ia berharap Apindo dalam upaya peningkatan dan penguatan UMKM dan melalui Sensus Ekonomi setiap 10 tahun dapat menjadi dasar bagi Apindo untuk melakukan intervensi usaha di berbagai sektor. 

"Rakerkonprov ini ada nilai tambah buat Apindo saling mendukung sama satu lain. Saling berkomunikasi adalah mutlak dilakukan untuk tumbuh bersama," kata Linus.

Sementara itu, Gubernur NTT Melkianus Laka Lena usai rapat paripurna bersama DPRD Provinsi NTT terkait APBD tahun 2026, mendatangi lokasi Rakerkonprov Apindo NTT. Sedianya, Laka Lena akan membuka Rakerkonprov namun bersamaan dengan rapat paripurna. 

Dia mengatakan, pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat memaksa semua pihak termasuk pemerintah dan Apindo untuk lebih kreatif dalam menggerakkan perekonomian  di NTT. 

Melki Laka Lena menekankan, adanya kerja sama, kolaborasi dan hilirisasi dari semua sektor dengan dukungan pemerintah dalam pertumbuhan sektor ekonomi. 

Ia mengatakan, hilirisasi sangat penting dan menjadi perhatian Apindo sehingga bahan lokal di NTT ketika dikirim ke luar sudah menjadi produk setengah jadi.  

Melki mencontohkan, saat ini pemerintah sudah memiliki NTT Mart dan Dapur Flobamorata meskipun perlu dilakukan evaluasi dan pembenahan.
Ia berharap, Apindo ke depan fokus pada hilirisasi sehingga produk lokal NTT dapat bersaing di pasar dengan harga yang berdampak bagi ekonomi lokal. 

Anthony Hilman, Ketua Bidang Organisasi DPD Apindo mengatakan, Rakerkonprov bukan hanya agenda rutin, tapi menjadi ruang untuk menyusun langkah dan agenda ke depan.. 

"Setiap agenda Rakerkonprov bukan hanya agenda rutin tapi ruang untuk memastikan langkah kita berjalan sebagai tujuan yang sama," kata Anthony. 

Dia mengatakan, Apindo ujungnya bagaimana bisa membuka pekerjaan yang layak dan lebih banyak kepada masyarakat. Menurutnya, pekerjaan sebagai jati diri dan martabat. 

"Pekerjaan bukan sekdar penghasilan tapi martabat keluarga dan harapan keluarga untuk hari esok," ujarnya. 

Ketua DPP Apindo NTT Bobby T. Pitoby mengatakan, Rakerkonprov untuk merumuskan bersama berbagai hal dan menjadi rekomendasi bersama kepada pemerintah. 

Dia mengatakan, Apindo NTT menjadi satu-satunya organisasi yang ikut merumuskan kebijakan terkait hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja sesuai regulasi bersama pemerintah dan Serikat Buruh. 

"Apindo adalah satu-satunya organisasi yang diatur amanat UU untuk urusan hubungan industrial. UMR dan UMP. Kami akan merumuskan dan akan membahas hal- strategis seperti itu sesuai aturan pemerintah," kata Bobby. 

Dia mengatakan, sejak pemotongan transfer daerah memang kondisi ekonomi daerah di NTT bahkan seluruh Indonesia tidak baik-baik saja sehingga perlu kerja keras semua pihak dan pelaku usaha untuk menciptakan iklim ekonomi yang lebih baik. 

"Produktivitas harus ditingkatkan terutama terkait pelatihan dan bimbingan ke depan, karena saat ini porsi pembelanjaan 70 persen dari pemerintah dan 30 persen dari swasta," ujarnya. 

Ia mengungkapkan, pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat berdampak nyata bagi perkembangan di daerah yang kini terlihat lesuh. 

"Teman - teman kami yang lain tidak ada kerja karena selama ini mereka memang mengandalkan proyek pemerintah," katanya. 

Ketua Panitia Rakerkonprov DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) NTT, Toni A. Dima mengatakan, ada 14 DPK yang mengikuti Rakerkonprov dengan lima DPK yang baru mengikuti pelantikan yakni Belu, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Sikka dan Sumba Barat. ***