Jakarta, NTTzoom.com — Anggota Komisi X DPR RI, Stevano Rizki Adranacus, menyoroti persoalan data desil yang berimplikasi terhadap akses masyarakat terhadap program beasiswa pendidikan.

‎Stevano meminta pemerintah memastikan penggunaan data sosial ekonomi sebagai dasar penentuan penerima bantuan dilakukan secara akurat, adaptif, dan sesuai dengan kondisi faktual keluarga. Menurutnya, persoalan data tidak boleh menjadi hambatan bagi anak-anak untuk memperoleh hak atas pendidikan.

‎“Pemerintah harus memiliki solusi terkait persoalan desil ini, khususnya terhadap akses beasiswa pendidikan anak. Jangan sampai persoalan desil justru menghambat anak-anak untuk mendapatkan beasiswa,” kata Stevano kepada wartawan di Jakarta, Selasa (1/9/2026).

‎Menurut Stevano, klasifikasi desil pada dasarnya merupakan instrumen untuk memastikan intervensi pemerintah lebih tepat sasaran. Namun, penerapannya tidak boleh dilakukan secara kaku hingga membuat anak yang membutuhkan dukungan pendidikan justru kesulitan memperoleh beasiswa.

‎“Desil merupakan instrumen kebijakan untuk mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat agar intervensi pemerintah lebih tepat sasaran. Namun, dalam implementasinya, kita harus memastikan bahwa klasifikasi tersebut mampu merepresentasikan kondisi riil masyarakat,” ujarnya.

‎Stevano mengingatkan, persoalan administrasi maupun ketidaksesuaian data tidak boleh menjadi faktor yang menghambat anak memperoleh hak atas pendidikan.

‎“Jangan sampai persoalan administrasi dan ketidaksesuaian data justru menjadi faktor yang menghambat anak memperoleh haknya atas pendidikan,” sambung politikus PDI Perjuangan asal NTT itu. 

‎Ia menjelaskan, kondisi sosial ekonomi keluarga bersifat dinamis. Perubahan pendapatan, kehilangan pekerjaan, kondisi keluarga, maupun faktor ekonomi lainnya dapat menyebabkan kondisi masyarakat berubah dalam waktu relatif cepat.

‎Karena itu, menurut Stevano, pemutakhiran data menjadi bagian penting untuk memastikan kebijakan beasiswa berjalan secara adil dan tepat sasaran.

‎“Data sosial ekonomi tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang statis. Kondisi ekonomi keluarga dapat berubah dan karena itu mekanisme pemutakhiran serta verifikasi data harus berjalan secara berkala,” katanya.

‎Stevano juga meminta pemerintah menyediakan mekanisme koreksi bagi masyarakat yang merasa status desilnya tidak sesuai dengan kondisi faktual keluarga.

‎Selain itu, ia mendorong adanya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan pengelola data sosial ekonomi dalam proses penetapan penerima beasiswa.

‎“Penentuan penerima beasiswa perlu menggunakan pendekatan yang komprehensif. Desil dapat menjadi salah satu instrumen, tetapi harus dilengkapi dengan verifikasi kondisi sosial ekonomi dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses masyarakat,” ujarnya.

‎Menurutnya, kualitas data yang belum sempurna tidak boleh sampai mengorbankan keberlanjutan pendidikan anak.

‎“Prinsipnya, jangan sampai kualitas data yang belum sempurna mengorbankan keberlanjutan pendidikan anak,” pungkas Stevano. (nz)