KUPANG, NTTZOOM.COM- Polri dituntut bertindak cepat dan bersikap transparan dalam menyelidiki dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pihak yang melibatkan beberapa perwira polisi.

Jika tim penyidik lamban dan tertutup, penanganannya rawan ditunggangi kepentingan politik oleh orang-orang atau kelompok yang diuntungkan oleh perkara ini.
"Karena bila tidak [ditangani secara cepat dan transparan], ini menjadi isu liar yang entah ke mana juntrungannya, dan justru akan mengganggu kerja profesional kepolisian," kata pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, saat dihubungi Minggu (08/11).
"Sudah ada tumpangan-tumpangan atau pesanan-pesanan politik di balik penanganan perkara ini," tambahnya.
Dikutip dari BBC Indonesia, Indikasi ke arah itu, demikian Bambang, sudah mulai terlihat dari lontaran isu atau tudingan bahwa Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, terlibat dalam dugaan penyadapan ilegal ini.
Bahlil sendiri sudah membantah semua tudingan tersebut.
Tidak sampai di situ. Hari Minggu (08/11), mantan Kapolri Tito Karnavian dan Idham Azis diisukan sudah menjadi tersangka dalam perkara ini. Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Komjen Pol Asep Safrudin langsung membantahnya.
Beberapa jam setelah isu ini bergulir dan muncul di pemberitaan, Presiden Prabowo bertemu 10 mantan Kapolri di kediamannya di Hambalang.

Hadir pula Tito Karnavian dan Kapolri yang baru Jenderal Suyudi Ario Seto serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Prabowo didampingi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Disebut sebagai "silaturahmi" oleh Sekretariat Presiden dalam keterangan persnya, namun tidak dipungkiri pertemuan itu membahas pula berbagai isu yang terjadi belakangan.
Pada Senin (09/11), di hadapan wartawan di kompleks Istana Negara, Tito mengaku dirinya diundang oleh Presiden Prabowo dan Ketua Persatuan Purnawirawan (PP) dalam acara itu.
Tito kemudian menjelaskan isu pertemuan di Hambalang: "Saya kira intinya pembicaraannya adalah Bapak Presiden menjelaskan tentang situasi apa kebocoran negara dan lain-lain."
"Kemudian mendukung program-program beliau yang pro rakyat, termasuk terutama untuk mencegah kebocoran-kebocoran keuangan yang terjadi," aku Tito.
Bambang Rukminto tidak memungkiri bahwa skandal dugaan penyadapan ilegal ini bakal diwarnai isu politik seiring berjalannya proses penyelidikannya.
Namun di sisi lain, apabila isu politik ini dibiarkan terus berlanjut, tentu akan merepotkan kerja-kerja kepolisian.
"Karena, dengan isu dan narasi politik itu, justru malah mendikte kepolisian ke arah sana," ujarnya.
Mabes Polri sendiri memahami bahwa perkara ini sangat menjadi perhatian publik. Karenanya, mereka kemudian membentuk sebuah tim khusus.
Tim khusus ini ditugasi mendalami info dan isu yang berkembang di masyarakat terkait perkara tersebut, kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko, Kamis (05/11) malam.
Proses pendalaman ini, sambungnya, memerlukan waktu dan tahapan yang harus dilaksanakan secara cermat dan sesuai ketentuan hukum.
Dia berjanji hasil kerja timsus akan disampaikan secara transparan dan akuntabel ke publik. Namun lima hari setelah penetapan tersangka itu, tim penyidik belum juga mengungkap peran masing-masing tersangka.
Seperti diketahui, eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan dua perwira lainnya ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (03/11) lalu. Belakangan satu orang perwira juga dinyatakan sebagai tersangka.
Di siniIah Bambang Rukminto menilai bahwa tim penyidik kepolisian kurang cepat bertindak.
"Perannya apa masing-masing juga belum dijelaskan oleh kepolisian, dan operator-operator yang ada di level bawah, juga belum diungkap. Hanya yang memberi perintah saja [yang diungkap]," ujarnya.
"Kalau minggu depan belum ada progres signifikan, ya, ini indikasi ke arah melokalisir [kasus dugaan penyadapan ilegal], itu sudah mulai tampak," tambah Bambang. 

Dihubungi secara terpisah, mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Adrianus Meliala, mengatakan upaya kepolisian menyelidiki skandal dugaan penyadapan ilegal merupakan 'master piece'.
"Tidak ada yang sebesar ini sebelumnya, ini puncak. Nah, apakah polisi berani bermain-main lagi, apakah mungkin polisi akan mencederai harapan publik?" kata kriminolog Universitas Indonesia ini.
Adrianus tidak yakin polisi bakal berani "memfilter" atau melokalisir kasus ini.
"Mengapa? Karena penanganan kasus ini merupakan satu cara agar kepolisian dapat muncul lagi dari keterpurukan, dan menuju lebih baik," ujarnya kepada BBC News Indonesia, Minggu (08/11) malam. (jr/nz*)