Kupang, NTTzoom.com —‎ Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, mengakui data penerima bantuan sosial (bansos) selama ini masih belum akurat. Bahkan, berdasarkan data yang disampaikan Dewan Ekonomi Nasional, sekitar 45 persen penerima manfaat bantuan sosial belum memenuhi kriteria atau tidak tepat sasaran.

‎Hal tersebut disampaikan Saifullah Yusuf saat menghadiri peringatan Hari Lanjut Usia Nasional sekaligus berdialog dengan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan siswa Sekolah Rakyat Merah Putih (SRMP) 19 Kupang di Aula El Tari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Minggu (31/5/2026).

‎Menurut dia, pemerintah secara terbuka mengakui masih terdapat persoalan dalam pendataan penerima bantuan sosial. Pengakuan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah menghadirkan data yang jujur dan akurat guna memastikan bantuan sosial tersalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

‎"Terkait akhir 2024 sampai awal 2025, itu memang data yang disajikan oleh Dewan Ekonomi Nasional. Itu sejalan dengan gagasan Bapak Presiden agar kita mau terbuka, jujur, dan melakukan langkah-langkah nyata agar ke depan bansos kita lebih tepat sasaran," kata Saifullah Yusuf.

‎Di hadapan para pendamping PKH, Mensos juga menyinggung temuan bahwa sekitar 45 persen penerima manfaat belum memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan. Ia menegaskan kondisi tersebut bukan disebabkan oleh pendamping PKH, karena selama ini mereka hanya menjalankan pendampingan berdasarkan data yang telah ditetapkan pemerintah.

‎Menurutnya, persoalan utama terletak pada kualitas data yang digunakan sebagai dasar penyaluran bantuan. Karena itu, pemerintah berkomitmen melakukan perbaikan data secara menyeluruh agar program bantuan sosial lebih tepat sasaran.

‎Untuk mendukung upaya tersebut, Kementerian Sosial mendorong kolaborasi antara pendamping PKH, dinas sosial provinsi maupun kabupaten/kota, serta operator data desa sebagai ujung tombak pemutakhiran data di lapangan.

‎"Jadi bukan pendamping PKH yang memilih penerima manfaat, tapi datanya dari atas. Ternyata apa yang terjadi, sebagai tidak tepat sasaran. Untuk itulah Presiden meminta data ini diakui secara jujur dan terbuka untuk dilakukan perbaikan-perbaikan," ujarnya.

‎Saifullah Yusuf menegaskan bahwa keakuratan data menjadi faktor penting dalam keberhasilan program pembangunan dan penyaluran bantuan sosial. Ia berharap tidak ada lagi warga yang berhak menerima bantuan namun terlewat karena persoalan pendataan.

‎Selain itu, ia juga meminta setiap kabupaten, kota, kelurahan hingga desa memiliki operator data yang bertugas melakukan pembaruan data secara berkala. Langkah tersebut diharapkan mampu menghasilkan basis data yang sesuai dengan kondisi riil masyarakat sehingga berbagai program bantuan pemerintah dapat diterima oleh warga yang benar-benar membutuhkan. (es)