KUPANG, NTTzoom - Jaringan Nasional (JarNas) Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) mengecam keputusan tim etik dan Kapolda NTT Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga yang memecat anggota Polda NTT Ipda Rudi Soik. 

Ipda Rudi Soik mendapatkan  pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) dari Dinas Polri oleh Komisi Kode Etik Polri,  Jumat (11/10/2024). 

Sidang kode etik dipimpin (ketua)  Komisaris Besar Polisi Robert Antoni Sormin, S.I.K, Kabid Propam Polda NTT didampingi  Ditreskrimsus Polda NTT selaku wakil ketua sidang Komisi dan Komisaris Polisi Nicodemus Ndoloe.  

Rudy soik diketahui selama ini berhasil dalam menangani kasus-kasus TPPO di Kupang, Provinsi NTT. Rudy Soik sering berhadapan dengan orang-orang yang memiliki kepentingan untuk bisnis perdagangan orang, mereka merasa terancam karena bisnisnya terganggu.  

Ketua Umum JarNas Anti TPPO, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengatakan,  fakta ini merupakan kemunduran institusi penegakan hukum.  

Dia mengatakan, seharusnya kepolisian memberikan apresiasi atas kerja-kerja anggota polisi seperti Sdr Rudy Soik yang banyak membuka tabir kasus-kasus yang merugikan banyak orang.  

"Rudy Soik memiliki latar belakang yang baik dalam membuka kasus-kasus perdagangan orang yang terjadi di Nusa Tenggara Timur," ungkapnya dalam rilis tertulis yang diterima dari Ketua PADMA Indonesia, Gabriel Goa. 

Politisi Gerindra ini juga menambahkan, Rudy Soik memiliki track record yang baik dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai anggota Kepolisian.  

Selain itu, pemberhentian dengan tidak hormat terjadi jika anggota Kepolisian melakukan tindakan pelanggaran hukum yang berat.  

Pelanggaran berat apa yang bersangkutan telah lakukan sehingga layak diberhentikan dengan tidak hormat. 

"Saya menghimbau seharusnya Kepolisian, khususnya tim etik melakukan evaluasi pelanggaran seperti apa sehingga sampai pada pemberhentian," katanya. (jun/nz*)